BUMN Tak Setuju Skema Waktu Konsesi Kereta Cepat Versi Kemenhub

Kementerian BUMN menginginkan waktu konsesi dimulai saat kereta cepat mulai beroperasi tahun 2019. Namun, Kementerian Perhubungan menginginkan hitungan masa konsesi sejak proyek dimulai tahun ini.
Maria Yuniar Ardhiati
9 Februari 2016, 14:44
No image

KATADATA - Polemik izin pembangunan dan pengelolaan kereta cepat Jakarta-Bandung masih belum menemukan solusi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempertanyakan syarat konsesi yang diajukan Kementerian Perhubungan untuk proyek yang melibatkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator ini. Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, seharusnya konsesi terhitung efektif sejak kereta tersebut dinyatakan layak beroperasi kelak.

“Tapi kemudian dari Kementerian Perhubungan mengatakan, hitungan konsesi dimulai sejak konsesi ditandatangani,” kata Rini di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (8/2). Ia menjelaskan, konsesi proyek infrastruktur lainnya pun dimulai saat pertama kali beroperasi. Oleh karena itu, ia meminta Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mendiskusikan masalah konsesi tersebut dengan Kementerian Perhubungan.

Rini menjelaskan dampak yang akan muncul jika konsesi dijalankan terhitung sejak penandatanganan dokumen. Setelah dokumen ditandatangani, pembangunan proyek kereta cepat baru bisa berlangsung. Sesudah itu, pengujian harus dilaksanakan. Jika proses ini berlarut-larut, jadwal untuk setiap tahap pun akan mundur. Ia meminta ada negosiasi lebih lanjut untuk ketentuan konsesi.

Ia menyebut pembangunan jalan tol sebagai contoh. Rini menuturkan, jalan tol dibangun di atas lahan yang dibebaskan oleh negara. Meski demikian, yang menjalankan pembangunan adalah investor, dengan konsesi 45 tahun. Melalui perbandingan ini, ia menganggap normal jika meminta konsesi selama 50 tahun untuk kereta cepat dan berlaku sejak proyek dinyatakan layak beroperasi.

Rini mengatakan ingin investor asing masuk ke Indonesia. Ia berharap aturan yang dijalankan adalah yang lazim terjadi di dunia usaha. Dalam hal ini, ia meminta adanya konsesi selayaknya untuk bisnis, yaitu sejak kereta cepat mulai beroperasi. Ia pun cemas tarik-ulur persoalan konsesi ini mengganggu iklim investasi.

KCIC sebenarnya meminta penghitungan konsesi pengelolaan kereta cepat dimulai pada 2019. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menginginkannya saat pembangunan proyek dimulai tahun ini. Hanggoro beralasan, perusahaan pengembang tersebut baru bisa mereguk keuntungan sesudah kereta cepat dengan lintasan sepanjang 142 kilometer ini beroperasi.

“Berhubung kami 100 persen investasi swasta, kami memohon argo (konsesi) berjalan terhitung sejak beroperasi,” kata Hanggoro dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/2). Pembangunan kereta cepat diperkirakan memakan waktu tiga tahun. Dengan demikian, KCIC memiliki 47 tahun untuk mengembalikan investasi jika konsesi diberlakukan terhitung sejak kereta dinyatakan layak beroperasi.

Meski awal pembangunan konstruksi untuk proyek ini sudah dilakukan, masih ada tiga izin yang belum dirampungkan KCIC. Ketiganya adalah izin konsesi, izin pembangunan dan izin usaha. Perusahaan itu hanya perlu mengantongi satu izin saja, yakni izin pembangunan, agar kegiatan konstruksi bisa dimulai. Hanggoro mengklaim konsorsium BUMN Indonesia-Cina itu sudah siap menjalankan pembangunan untuk lima kilometer pertama.

Perundingan antara KCIC sebagai pemegang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Kementerian Perhubungan belum menemui kata akhir. Keduanya masih tawar-menawar dalam sejumlah isu. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko menyebut ada sembilan poin yang disepakati seputar perizinan.  

Beberapa di antaranya adalah konsesi masa operasi, fee konsesi, larangan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tunduk pada perundang-undangan Indonesia, dan prasarana yang mesti diserahkan dalam kondisi clean and clear setelah konsesi berakhir.

Klausul-klausul lain yang juga belum menemui kesepakatan adalah perjanjian konsesi yang tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pemerintah jika ada perubahan undang-undang, pemberian hak eksklusif rute kereta, izin operasi dari pemerintah untuk sarana kereta cepat lainnya dengan persetujuan KCIC dan jaminan pemerintah.

Tak berhenti sampai di situ. Kementerian Perhubungan memberi syarat tambahan bagi KCIC untuk memasang sistem peringatan dini atau early warning system untuk gempa dan kajian seismologis. Hal ini merupakan tuntutan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika  (BMKG) mengingat jalur Jakarta-Bandung rawan gempa dan longsor.

Perjanjian dengan TNI Angkatan udara mengenai stasiun pemberhentian terakhir kereta cepat pun menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi KCIC. Karena keduanya belum mencapai kata sepakat, KCIC terpaksa mencari alternatif stasiun lain. Meski hanya menggeser koordinat, KCIC harus mengubah isi dokumen yang dikerjakannya.

Di tengah berbagai selisih pendapat, Kementerian Perhubungan memiliki satu pandangan yang sama dengan KCIC dan Kementerian BUMN. Mengenai pendapatan yang diprediksi terbatas, Kementerian Perhubungan menyarankan KCIC mengambil keuntungan dari bisnis lain, dibanding mengandalkan harga tiket. Pendapatan kereta cepat dari tarif tiket diperkirakan cukup berat untuk menutup investasi yang mencapai US$5,5 miliar atau Rp 77 triliun.

Kementerian Perhubungan menyarankan pola pengembangan wilayah dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), seperti yang diajukan KCIC dan Kementerian BUMN. “Mudah-mudahan dengan konsep itu, bisa segera break event point,” kata Hermanto.

Reporter: Miftah Ardhian, Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait