Divonis Tiru Apple, Samsung Minta Pengurangan Denda Rp 7,1 Triliun

Proses peradilan di setiap tingkatan telah menemukan adanya upaya yang sengaja dan terang-terangan dari Samsung untuk menjiplak iPhone.
Maria Yuniar Ardhiati
12 Oktober 2016, 10:08
Samsung
Donang Wahyu|KATADATA

Samsung tengah dirundung banyak masalah. Setelah terpaksa menghentikan penjualan produk teranyarnya, Galaxy Note 7, perusahaan asal Korea Selatan ini juga terancam harus membayar denda sebesar US$ 548 juta atau sekitar Rp 7,1 triliun. Sebab, pengadilan di Amerika Serikat (AS) memutuskan Samsung telah bersalah dengan melanggar hak paten iPhone keluaran Apple Inc.

Samsung harus membayar denda tersebut pada Desember mendatang berdasarkan keputusan pengadilan pada 2012 silam. Kala itu, hakim menyatakan Samsung melanggar paten iPhone dengan menjiplak tampilan khasnya untuk ponsel Samsung Galaxy dan produk- produk lain pesaing Apple.

Secara lebih rinci, Samsung dinilai telah melakukan pelanggaran tiga paten Apple pada desain iPhone. Ketiganya adalah, tampilan dengan siku melengkung,  panel, serta warna-warna ikonik pada program dan aplikasinya. (Baca: Insiden di Pesawat, Samsung Akhirnya Setop Produksi Note 7)

Namun, Samsung masih berupaya menegosiasikan besaran denda tersebut. Melalui Mahkamah Agung Amerika, Samsung meminta pengurangan denda menjadi US$ 399 juta atau sekitar Rp 5,2 triliun. Peluang pengurangan nilai denda masih terbuka karena sikap delapan hakim agung terhadap masalah ini disebut-sebut terbelah.

Advertisement

Di satu sisi, para hakim menyiratkan keinginan mengurangi jumlah denda. Namun di sisi lain, sejumlah pihak meragukan kemungkinan itu untuk menegakkan peraturan mengenai pentingnya hak paten dalam sebuah produk. "Jika menjadi juri, saya akan kebingungan," kata salah seorang hakim, Anthony Kennedy, seperti dilansir Reuters, Selasa (11/10).

Sejumlah hakim berupaya merancang satu tes pada pengadilan tingkat yang lebih rendah serta juri untuk menentukan kerugian pelanggaran paten desain. Ketua Majelis Hakim John Roberts mengatakan, desain yang dipatenkan hanyalah pada lapisan luar smartphone, tidak termasuk kabel serta chips yang ada di dalamnya.

Sedangkan hakim lainnya, Elena Kagan, menggunakan desain mobil Beetle yang unik keluaran Volkswagen sebagai contoh. Namun, juri pasti bakal kesulitan untuk menentukan besaran kerugian atas pelanggaran rancangan desain suatu produk, ketika hal itu menjadi faktor pendorong utama konsumen untuk melakukan pembelian.

(Baca: Baterai Bermasalah, Samsung Tarik Jutaan Galaxy Note 7)

Setelah memberikan keterangan di pengadilan, pengacara Samsung, Kathleen Sullivan, mengatakan pihaknya berharap Mahkamah Agung bisa memberikan pandangan yang adil dan masuk akal untuk persoalan paten desain. Namun, Samsung menegaskan putusan pengadilan itu tidak akan mengikis seluruh keuntungannya dari penjualan ponsel pintar.

 

Sedangkan Chief Litigation Officer Apple, Noreen Krall menyebutkan, proses peradilan di setiap tingkatan telah menemukan adanya upaya yang sengaja dan terang-terangan dari Samsung untuk menjiplak iPhone. "Kami rasa tindakan itu salah dan membawa risiko buruk untuk inovasi desain di masa depan," ujar Krall.

Samsung memang telah berkali-kali mengakukan banding untuk mengubah keputusan dan besaran denda yang harus dibayarnya. Sekadar informasi, Apple mengajukan tuntutan kepada Samsung tahun 2011 dengan tuduhan telah mencuri teknologi serta tampilan khas iPhone. Setelah pengadilan digelar pada 2012, Apple diputuskan berhak menerima pembayaran kerugian US$ 930 juta atau sekitar Rp 12,1 triliun.

Pengadilan Banding Pusat di Washington, Amerika Serikat, pada tahun lalu, juga menguatkan putusan atas pelanggaran yang dilakukan Samsung. Meski demikian, pengadilan menyatakan tampilan iPhone tidak bisa dilindungi oleh merek dagang. (Baca: Bisnis Ponsel Lagi, Nokia Akan Luncurkan Smartphone Android)

Atas pertimbangan tersebut, Samsung menerima keringanan pembayaran penalti menjadi US$ 548 juta. Kini, Samsung mencoba mendapatklan keringanan denda ke Mahkamah Agung. Padahal, sengketa paten desain sangat jarang terjadi di Mahkamah Agung. Bahkan, kasus ini terakhir kali muncul lebih dari 120 tahun yang lalu.

    News Alert

    Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

    Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
    Video Pilihan

    Artikel Terkait