KATADATA - Kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata belum cukup ampuh meredam kenaikan harga barang-barang, terutama harga pangan. Alhasil, komponen harga bergejolak (volatile food) berperan besar mengerek angka inflasi pada bulan pertama tahun ini. Selain pasokan yang terbatas, melambungnya harga pangan akibat margin pedagang terlalu besar dan rantai distribusi yang kelewat panjang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Januari 2016 mencapai 0,51 persen. Dibandingkan enam tahun terakhir yang berkisar 0,7 persen hingga 1 persen, inflasi Januari tahun ini memang lebih rendah. Kecuali pada Januari tahun lalu yang mencatatkan deflasi 0,24 persen. Pencapaian itu tak terlepas dari penurunan harga BBM pada awal Januari lalu. “Sebetulnya kalau (harga) BBM tidak turun, inflasi tinggi. Inflasi Januari bisa 0,8 persen-0,9 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo saat pengumuman data inflasi Januari 2016 di kantor BPS, Jakarta, Senin lalu (1/2).

Hal itu tecermin dari tiga komponen pembentuk inflasi. Selama Januari, komponen harga yang diatur pemerintah (administered price), seperti BBM, listrik dan tranportasi mengalami deflasi 0,55 persen. Sedangkan inflasi komponen inti (harga barang yang dipengaruhi kurs dan permintaan-penawaran) sebesar 0,29 persen. Yang paling tinggi adalah inflasi komponen harga bergejolak sebesar 2,4 persen.

(Baca: Harga Sejumlah Pangan Mengerek Inflasi Januari 0,51 Persen)

Kepala BPS Suryamin menyebutkan, 10 komoditas yang mengalami inflasi pada Januari lalu. Yaitu daging ayam dan telur ayam ras, daging sapi, bawang merah, bawang putih, beras, tomat, ikan segar, kentang, dan cabai merah. Salah satu faktor penyebabnya adalah pasokan yang menipis. Daging ayam misalnya, setelah harganya sempat turun, banyak peternak menghentikan proses pembenihan. Alhasil, pasokannya berkurang dan harga kembali naik. “Sesuai hukum ekonomi, permintaan terus meningkat tapi pasokan turun, (maka) harga naik,” katanya.

Namun, sebenarnya tak cuma pasokan minim yang menjadi biang kerok melambungnya harga pangan, seperti beras, cabai, dan daging, sehingga jadi keluhan ibu-ibu rumahtangga belakangan ini. Rantai distribusi yang panjang dari tangan produsen hingga konsumen akhir serta margin jumbo yang dipetik para distributor dan pedagang, turut memicu lonjakan harga pangan.

(Baca: Harga Pangan Naik, Darmin Tengahi Perselisihan Dua Menteri)

Hal tersebut setidaknya tergambar dari survei “Perdagangan Komoditas Strategis 2015” oleh BPS, yang hasilnya dirilis awal pekan ini. Survei yang mencakup seluruh 34 provinsi dan 186 kabupaten/kota ini bertujuan mengetahui pola distribusi perdagangan, peta wilayah distribusi dan margin perdagangan serta pengangkutan. Yakni mulai dari tingkat pedagang besar sampai eceran. Adapun komoditas yang disurvei berdasarkan kriteria paling banyak dikonsumsi masyarakat, berperan membentuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras.

Dari sisi pola distribusi, BPS mencatat lima komoditas strategis itu melibatkan dua hingga sembilan lapis usaha perdagangan dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Itu terdiri atas produsen, importir atau eksportir, pedagang pengepul, distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, swalayan/supermarket/pedagang eceran.

Rantai distribusi terpanjang untuk cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah. Sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Distribusi cabai merah di Jawa Tengah misalnya, bisa melalui lima lapis distributor dan pedagang: pedagang pengepul ke distributor, lalu subdistributor – agen – pedagang grosir – pengecer atau supermarket, hingga sampai ke konsumen akhir seperti rumahtangga, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya.

BPS mempetakan, panjangnya rantai distribusi tersebut akibat keterbatasan stok di sejumlah provinsi sehingga perlu mendatangkan dari luar daerah atau pulau. Misalnya, pasokan beras dan cabai merah yang masuk ke Kalimantan Utara merupakan persentase komoditas strategis terbesar, yaitu mencapai 99,81 persen.

Kondisi panjangnya rantai distribusi dan ketersediaan komoditas yang tak merata di setiap daerah turut membengkakkan margin yang dikutip pedagang dan usaha pengangkutan. Survei BPS mengungkapkan, keuntungan besar kegiatan perdagangan bahan pangan tersebut dengan maish mengikutsertakan biaya pengangkutan barang.

Rata-rata margin pedagang dan pengangkutan beras tahun 2015 mencapai 10,42 persen. Artinya, rata-rata pedagang beras menangguk keuntungan 10,42 persen dari nilai pembeliannya. Margin terbesar dinikmati pedagang beras di Sulawesi Tengah yang mencapai 28,44 persen.

Sedangkan rata-rata margin pedagang cabai merah secara nasional sebesar 25,33 persen. Pedagang cabai merah di Papua Barat yang paling tersenyum senang lantaran mereguk margin sebesar 59,7 persen. Adapun rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan bawang merah, jagung pipilan dan daging ayam ras secara nasional masing-masing 22,61 persen, 31,9 persen dan 11,63 persen.

Sasmito mengatakan, pemetaan panjangnya rantai distribusi komoditas strategis itu bisa dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. “Sudah jelas, berapa yang keluar-masuk dan didatangkan dari provinsi mana. Ini jadi panduan untuk menyusun distribusi barang,” katanya. Dengan begitu, pemerintah bisa meredam laju inflasi di masa depan. Apalagi, lanjut dia, lazimnya inflasi pada Februari cenderung lebih rendah ketimbang Januari.

(Baca: Jokowi Sebut Peran ‘Middle Man’ di Balik Lonjakan Harga Pangan)

Praktik para pedagang pangan yang meraup untung besar telah mengundang kritik tajam dari Presiden Joko Widodo. Ia menyebut, yang mendapat untung sangat besar dari lonjakan harga pangan saat ini adalah ‘middle man’ alias pihak yang berada di antara produsen dan konsumen. Para pihak yang menangguk untung gede itu bukanlah pemain kecil, melainkan para pemain atau pelaku usaha besar. Mereka ini menguasai dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan akumulasi keuntungan para petani.

Karena itulah, dalam rapat kabinet terbatas yang membahas harga pangan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu pekan lalu (27/1), Jokowi  menugaskan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyusun strategi mengatasi lonjakan harga pangan. “Jangan memberikan keuntungan yang terlalu besar bagi middle man. Perlu menjaga harga yang wajar, yang bisa menguntungkan petani, tetapi juga tidak merugikan para produsen,” kata Presiden, seperti dikutip Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam situs Sekretariat Kabinet, Kamis (28/1).

Meski tidak mudah, Thomas Lembong akan berupaya menjaga keseimbangan antara produsen, konsumen, dan pedagang. "Jangan sampai satu pihak yang diuntungkan secara berlebihan atau tidak proporsional. Ini bukan hal yang mudah tapi akan kami upayakan,” katanya.

Reporter: Desy Setyowati, Maria Yuniar Ardhiati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.