Jokowi Izinkan Namanya Dicatut untuk Selesaikan Masalah Investasi

Menurut Jokowi, banyak investor yang batal menanamkan modalnya di dalam negeri karena adanya hambatan yang tak terselesaikan.
Dimas Jarot Bayu
15 Januari 2020, 14:50
jokowi, investasi
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) meninjau jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok usai peresmiannya di Jakarta, Sabtu (15/4).

Presiden Jokowi kembali meminta agar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyelesaikan kendala investasi di Indonesia. Pasalnya, banyak investor yang batal menanamkan modalnya di dalam negeri, karena menemui hambatan.

“Saya sudah titip investor dilayani dengan baik. Sudah banyak investor yang datang ke kita, tapi balik,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (15/1).

Ia mengatakan, hambatan investasi tersebut sebenarnya hanya masalah-masalah kecil, seperti kendala pembebasan lahan. Hanya saja, masalah itu tak kunjung diselesaikan sehingga para investor tak bisa memulai usahanya.

(Baca: Bertemu Investor Dunia, Jokowi Beberkan Rancangan Besar Ibu Kota Baru)

Advertisement

Karena itu, Jokowi mengizinkan Bahlil mencatut namanya demi menyelesaikan hambatan investasi tersebut. Bahlil dapat menggunakan nama Jokowi untuk mengancam kepala daerah yang menghambat investasi, termasuk untuk mempercepat izin usaha.

Sejauh ini, Jokowi mengatakan, pencatutan namanya terbukti bisa menyelesaikan hambatan investasi di Banten. “Kalau ancam gubernur, bupati, walikota bawa nama saya, tapi masalahnya selesai, buat saya tidak ada masalah, akhirnya rampung,” kata dia.

Jokowi mengatakan regulasi yang tumpang tindih juga jadi penghambat investasi. Ia mencatat ada sekitar 42 ribu regulasi yang tumpang tindih. Maka itu, pemerintah tengah merancang omnibus law untuk menyelesaikan masalah tersebut.

(Baca: Kunjungi Abu Dhabi, Jokowi Borong 16 Komitmen Investasi Rp 319 Triliun)

Terdapat 74 undang-undang yang akan direvisi sekaligus melalui omnibus law. Jokowi menargetkan pemerintah selesai merancang omnibus law pekan ini, dan siap mengajukannya ke DPR untuk dibahas.

“Saya kira kalau bisa diselesaikan dengan cepat, ini akan mejadi lompatan buat kita memberikan layanan kepada masyarakat, dunia usaha, UMKM, dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” ucapnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait