Polri Usulkan Direktorat dan Anggaran Khusus Atasi Kebakaran Hutan

Polri mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dan unit atau direktorat khusus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan demikian, penanganan karhutla bisa lebih komprehensif.

Kepala Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polri Syahar Diantono mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan telah berdampak buruk. Karhutla telah merusak ekosistem lingkungan, menimbulkan polusi udara, membatasi jarak pandang, dan mengganggu kesehatan warga.

Polri pun melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan untuk memberikan efek jera. Namun, untuk bisa menangani masalah karhutla secara menyeluruh, Polri menghadapi keterbatasan dari segi anggaran dan tidak adanya unit atau direktorat khusus.

"Ini bisa diusulkan agar di Baharkam (Badan Pemeliharaan Keamanan) ada unit khusus untuk menangani karhutla karena (karhutla) setiap tahun terjadi," kata dia dalam FGD Divhumas Polri yang bertajuk Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Berbasis Kolaborasi Antarlembaga Terkait pada Selasa (8/10), seperti dikutip Antara.

(Baca: Ironi di Balik Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit)

Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Irsan juga menyatakan pendapat senada. Ia menjelaskan, dalam struktur Polri, tidak ada satu pun divisi atau satuan kerja yang berkaitan dengan penanganan karhutla sehingga tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk menangani karhutla.

Penanganan karhutla di wilayah, yakni polda dan polres pun saat ini menggunakan anggaran kewilayahan. "Tidak satupun struktur (Polri) terhubung karhutla. Kemudian anggaran karhutla tidak ada secara langsung," kata dia seperti dikutip Antara.