DPD Usul 15 Calon Anggota Baru BPK, Mayoritas Politisi dan Anggota DPR

Komisi XI DPR kemungkinan akan memilih Anggota BPK baru pada Kamis, 19 September 2019.
Agatha Olivia Victoria
18 September 2019, 19:38
BPK
Arief Kamaludin|KATADATA
BPK

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat pemilihan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru pada pekan ini. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah membuat daftar 15 kandidat yang direkomendasikan, delapan di antaranya berlatar belakang politisi.

Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo menjelaskan, rapat pengambilan keputusan akan digelar setelah Komisi XI memperoleh rekomendasi dari DPD. Adapun rekomendasi dari DPD baru diterimanya melalui pesan Whatsapp pada Rabu, 18 September 2019. Namun, ia belum bisa memastikan apakah surat rekomendasi telah disampaikan secara formal.

Dengan perkembangan ini, ia memperkirakan, Komisi XI bisa menggelar rapat pengambilan keputusan pada Kamis, 19 September 2019. "Mungkin besok, setelah surat hasil pertimbangan DPD masuk ke DPR dan Komisi XI," ujar Donny saat dihubungi katadata.co.id, Rabu (18/9).

(Baca: Politisi Jadi Calon Anggota BPK Dikhawatirkan Ganggu Kinerja Audit)

Advertisement

Ia pun membeberkan ke-15 calon yang direkomendasikan DPD, yaitu Akhmad Muqowam, Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, Shohibul Iman, Sahala Benny Pasaribu, Muhammad Syarkawi Rauf, Muhammad Yusuf Ateh, Candra Wijaya, Eddy Suratman, Tjatur Sapto Edy, Daniel Lumban Tobing, Willgo Zainar, Kukuh Prionggo, Ahmadi Noor Supit, dan Hendra Susanto.

Adapun Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasi merupakan petahana. Sebelum menjabat Anggota BPK periode 2014-2019, Harry merupakan politisi dari Partai Golkar, sedangkan Aqsanul dari Partai Demokrat. Dengan demikian, total ada delapan calon dengan latar belakang anggota partai politik yang direkomendasi DPD. 

Enam calon lain yang masuk rekomendasi DPD dan merupakan orang Parpol yaitu Akhmad Muqowam (PPP), Shohibul Iman (PKS),  Tjatur Sapto Edy (PAN), Daniel Lumban Tobing (PDIP), Ahmadi Noor Supit (Partai Golkar), dan Sahala Benny Pasaribu (PDIP).

DPD membuat rekomendasi berdasarkan uji kelaikan dan kepatutan yang diselenggarakannya, terpisah dari uji kelaikan dan kepatutan yang digelar Komisi XI DPR. Berdasarkan pengalaman dalam pemilihan Anggota BPK sebelum-sebelumnya, rekomendasi DPD tidak selalu jadi acuan yang mengikat bagi Komisi XI DPR dalam memilih Anggota BPK.

(Baca: Seleksi Anggota BPK Dinilai Tak Transparan, Sarat Kepentingan Politik)

Meskipun waktu pemilihan Anggota BPK baru mepet dengan habisnya masa jabatan Anggota BPK lama, Donny menilai, DPR belum melanggar ketentuan batas waktu. Sesuai Undang-Undang BPK, DPR harus menyelesaikan proses pemilihan Anggota BPK baru paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan Anggota BPK lama berakhir.

Masa jabatan Anggota BPK lama habis pada 16 Oktober 2019. Beberapa pihak pun memperhitungkan proses pemilihan Anggota BPK baru semestinya selesai pada 16 September 2019 lalu. "Siapa yang menetapkan tanggal 16 September? Sedangkan tidak ada penjelasan satu bulan di UU itu 30 hari kalender kan? Bisa 20 hari kerja juga," ujar Donny.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait