Wiranto Bantah Pemerintah Minta Bantuan AS Tangani Kisruh Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah meminta bantuan Amerika Serikat (AS) dalam menangani  kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Menurut dia, penanganan kerusuhan di Papua merupakan urusan rumah tangga pemerintah Indonesia. "Tidak mungkin suatu negara ikut campur terhadap urusan negara lain. Indonesia negara bebas aktif tetapi kita tidak ingin urusan dalam negeri dicampuri negara lain," kata Wiranto dalam Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia mengatakan, presiden ataupun petinggi pemerintahan tidak bisa meminta bantuan kepada negara lain dalam persoalan semacam ini. "Ada permasalahan, kita selesaikan sendiri. Jadi kabar permintaan bantuan itu tidak benar," ujarnya.

(Baca: Wiranto Jelaskan Alasan Tak Ada Opsi Referendum untuk Papua)

Kabar permintaan bantuan ke AS mencuat menyusul pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai bertemu dengan Asisten Sekretaris Negara untuk Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik dari Amerika Serikat (AS), David R Stillwell.

Moeldoko mengatakan ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Adapun masalah Papua tidak secara spesifik dibahas. Namun ia menyampaikan harapan agar AS mendukung Indonesia terkait Papua.

“Yang sama-sama kami inginkan adalah kami ingin Amerika memberikan support atas kondisi yang terjadi di Papua. Beliau sangat support ya, tentang kedaulatan sangat support," kata dia.

Dukungan yang diharapkan yaitu dalam hal diplomatik maupun upaya menjaga situasi. Terlebih, AS juga memiliki kegiatan di Tanah Papua.