Jokowi Bertemu Aung San Suu Kyi, Ingatkan Keamanan Rakhine State

Jokowi menekankan jika keamanan tidak membaik, sulit menjalankan repatriasi sukarela dari kaum Rohingya.
Martha Ruth Thertina
23 Juni 2019, 13:01
Presiden Jokowi saat bertemu Aung Sun Suu Kyi membahas repatriasi pengungsi Rohingya
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Presiden Jokowi saat bertemu Aung Sun Suu Kyi di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6).

Presiden Joko Widodo bertemu dengan State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 Asean di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas keamanan Rakhine State.

Jokowi menekankan pentingnya situasi keamanan yang baik untuk terlaksananya repatriasi atau pemulangan sukarela kaum Rohingya. “Jika situasi keamanan tidak membaik, akan sulit repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat dapat dijalankan,” kata dia kepada Suu Kyi di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6).

(Baca: Amnesty International Temukan Bukti Militer Bakar Permukiman Rohingya)

Lebih lanjut, ia menyatakan pentingnya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas laporan Preliminary Needs Assesment (PNA). Indonesia siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Advertisement

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu Rakhine State,” ujarnya, seperti dilansir Setkab.co.id, Sabtu (23/6).

Adapun PNA dikeluarkan oleh unit manajemen bencana Asean, AHA Center. Isinya hal-hal yang dibutuhkan untuk memfasilitasi repatriasi kaum Rohingya. Kepada Channelnewsasia, Direktur Eksekutif AHA Center Adelina Kamal menjelaskan laporan memuat empat komponen yaitu keamanan fisik, keamanan material, registrasi kaum Rohingya, dan penyatuan (cohesion).

Namun, ia tak menjabarkan kemanan fisik yang dimaksud. Adapun Amnesty International menyoroti  tidak disebutnya dalam laporan soal kekerasan oleh militer yang membuat warga Rohingya keluar. Akhir Mei lalu, Amnesty International menuding militer Myanmar melakukan kejahatan baru di Rakhine di tengah pertempuran dengan prajurit Arakan yaitu prajurit pemberontak Rohingya.

Berdasarkan kalkulasi AHA Center, bila Myanmar memproses repatriasi pengungsi Rohingya dengan kapasitasnya sekarang, yaitu 300 orang per hari, maka repatriasi akan memakan waktu enam tahun. “Jika prosesnya diotomasi, bisa dipercepat menjadi dua tahun,” kata dia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait