Tolak Buka Data HGU, Menteri Agraria Berdalih Lindungi Industri Sawit
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil berkukuh tak mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) sebagai informasi publik. Sofyan berdalih langkahnya tersebut untuk melindungi industri sawit.
Ia mengatakan, industri sawit telah memberikan pekerjaan serta pendapatan bagi banyak petani di Indonesia. Industri sawit juga merupakan sumber pendapatan negara yang cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian luas lahan sawit Indonesia pada 2017 mencapai 12,3 juta hektar.
Maka itu, ia menilai pembukaan data HGU sebagai informasi publik dapat membahayakan kepentingan nasional. "Kepentingan nasional itu industri sawit," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3).
(Baca: Balas Sindiran, BPN Prabowo Tagih Pengembalian Lahan Kubu Jokowi)
Publik yang ingin mendapatkan dokumen HGU harus mengikuti prosedur yang selama ini berlaku, yaitu mengajukan permintaannya kepada kementerian. Kemudian, membayar biaya yang akan tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dengan prosedur tersebut, kepentingan dari orang yang meminta data HGU dapat diketahui. "Ini basisnya dulu kenapa dan apa kepentingannya?" kata dia.
Sofyan pun siap bila ada pihak yang ingin melaporkan dirinya ke penegak hukum karena belum juga membuka data HGU. Sebab, ia meyakini tindakannya tersebut sudah tepat.
LSM Desak Kementerian Agraria Buka Data HGU
Sejumlah pihak mendorong Kementerian Agraria untuk membuka data HGU sebagai informasi publik. Terlebih, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait hal itu. Putusan dengan nomor register 121 K/TUN/2017 tersebut terbit pada 2017 lalu.
Organisasi jaringan pemantau hutan Forest Watch Indonesia (FWI) pun membuka opsi untuk melaporkan Kementerian Agraria ke Bareskrim Mabes Polri lantaran belum menjalankan putusan tersebut. Opsi lainnya, mengadukan kasus ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksekusi putusan bisa segera dilaksanakan.
Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI Mufti Barri mengatakan eksekusi putusan Mahkamah itu penting untuk menyelesaikan banyak persoalan hutan dan lahan. Sebab, berbagai masalah hutan dan lahan kerap terjadi di kawasan HGU.
(Baca: Berderet Masalah, Kementerian Agraria Didesak Buka Data HGU Ikuti MA)
Berbagai masalah itu terkait tumpang tindih perizinan, konflik lahan berkepanjangan, hingga tingginya ancaman kehilangan hutan alam di Indonesia. “Ketertutupan HGU telah menimbulkan persoalan pada pemanfaatan hutan dan lahan,” kata dia di Jakarta, Senin (3/4).
