Pemerintah Bakal Ganti Lahan TNI yang Terdampak Proyek Infrastruktur
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah bakal mengganti lahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terpakai untuk proyek infrastruktur. Lahan TNI di berbagai daerah diketahui terpakai untuk proyek jalan tol, kereta cepat, dan kereta ringan alias light rail transit (LRT).
Darmin menjelaskan, mekanisme penggantian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi bukan di 2019. "Tidak bisa ganti sekarang, mekanismenya nanti," kata dia di Jakarta, Jumat (25/1).
(Baca: TNI Lepas Lahan untuk Proyek Jalan Tol, Kereta Cepat, dan LRT)
Menurut dia, TNI sudah setuju untuk mengalihkan kepada pemerintah lahannya di berbagai daerah sehingga beberapa proses pembangunan infrastruktur yang terhambat bisa kembali berjalan. Adapun kebanyakan pengalihan lahan untuk infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebelumnya, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Tatang Sulaiman Tatang mengatakan, Panglima TNI sudah mengeluarkan perintah kepada kepala staf angkatan untuk memberikan izin konstruksi di lahan yang bersinggungan dengan PSN yang dimaksud.
(Baca: Pembangunan Infrastruktur Masif, Akankah Dongkrak Ekonomi?)
Namun, pelepasan lahan masih menunggu keputusan Menteri Keuangan. Sebab, lahan tersebut masuk dalam barang milik negara dan TNI hanya sebagai pengguna/pegelola aset.
