Pemerintah Paparkan Tujuh Hasil yang Diraih Indonesia dari Forum IMF

Indonesia mendapatkan komitmen investasi bernilai Rp 207 triliun, dukungan pengembangan SDM dan teknologi, hingga kerja sama bilateral terkait devisa.
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
14 Oktober 2018, 10:35
Kemeriahan Rangkaian Annual Meeting IMF-WB 2018
Arief Kamaludin | KATADATA
Pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali.

Seluruh rangkaian kegiatan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank) berakhir pada Minggu (14/10). Pemerintah menyampaikan, Indonesia sebagai tuan rumah memeroleh tujuh manfaat berupa bantuan bencana, kesepakatan investasi, dukungan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta teknologi, kerja sama bilateral terkait devisa, pengenalan Green Sukuk, hingga kesempatan untuk menjelaskan ketahanan ekonomi domestik.

Pertama, bantuan bencana. Peserta forum termasuk IMF dan World Bank turut memberikan bantuan kepada Indonesia terkait bencana alam di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulten) dan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). “Ini sesuatu yang membuat kami merasa solidaritas global terhadap Indonesia dari sisi kemanusiaan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bali Art, Bali, Sabtu (13/10).

(Baca juga: Pidato Lengkap Jokowi yang Menyedot Perhatian di Sidang IMF-Bank Dunia)

Kedua, investasi di bidang infrastruktur. Selama sidang tahunan ini, pemerintah menawarkan 79 proyek infrastruktur dengan nilai investasi US$ 42 miliar atau sekitar Rp 630 triliun kepada investor yang hadir. Proyek tersebut dikelola oleh 21 perusahaan pelat merah. Sebanyak 21 proyek di antaranya bernilai US$ 13,8 miliar atau Rp 207 triliun disepakati pada Kamis (11/10).

Sri Mulyani menjelaskan, infrastruktur merupakan salah satu topik utama yang dibahas dalam sidang tahunan ini. “Mereka terkejut, Indonesia punya satu persiapan dalam proyek infrastruktur dan instrumen pembiayaannya bervariasi,” kata dia. “Indonesia masuk dalam (daftar) negara yang paling layak untuk berinvestasi.”

Ketiga, pengembangan SDM. Perusahaan teknologi terbesar di Tiongkok, Alibaba bakal membantu pengembangan SDM Indonesia lewat program 1.000 pengusaha bidang digital. Alibaba mengundang pemuda dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia untuk belajar bisnis digital di Tiongkok.

Di luar itu, Indonesia juga mengajukan diri untuk menjadi pelopor (early adopter) untuk Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) yang dilakukan oleh Bank Dunia. Dari kajian itu, Indonesia memeroleh skor 0,53 atau berada di urutan ke-87 dari 157 negara.

Laporan ini bakal menjadi acuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kualitas SDM-nya. “Indonesia punya anggaran dan hasil yang harus diperbaiki lagi. Untuk pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi hasilnya belum begitu berguna untuk negara. Harus diperbaiki lagi,” ujarnya.

Keempat, pemanfaatan teknologi. Sidang tahunan ini menghasilkan selusin prinsip bisnis financial technology (fintech). Pemerintah bakal mengkaji 12 prinsip ini untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan. Selain itu, Alibaba juga berkomitmen membantu Indonesia memasarkan produk lewat platformnya pada kampanye double 11, 11 November nanti.

Pemerintah berharap, teknologi bisa membantu mengurangi kemiskinan di Tanah Air. "Indonesia dengan program vokasional bisa memanfaatkan berbagai macam pembahasan di sini, termasuk pembahasan kemakmuran teknologi sebagai solusi di bidang kesehatan dan pendidikan," kata dia.

Kelima, sidang tahunan ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk menjelaskan perekonomian Indonesia kepada lembaga pemeringkat dunia. Harapannya, peringkat Indonesia sebagai negara layak investasi bisa stabil atau bahkan meningkat.

"Pertemuan ini jadi kesempatan bagi kami untuk bertemu dengan lembaga pemeringkat guna menjelaskan tentang ekonomi Indonesia outlook dan bagaimana Indonesia merespons kondisi yang tidak mudah ini," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara.

Keenam, BI bekerja sama dengan bank sentral Singapura terkait swap dan repo senilai US$ 10 miliar guna mempertebal bantalan cadangan devisa. Mirza menjelaskan, kesepakatan ini untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. "Kerja sama bilateral swap ini untuk menghadapi (efek) Game of Thrones yang tidak mudah ini," kata dia.

Ketujuh, pengenalan alternatif instrumen pembiayaan berbasis syariah berupa Green Sukuk. "Yang terakhir ada green sukuk, mungkin yang pertama atau satu-satunya. Kami progresif sekali dalam hal ini dan dapat apresiasi dari market," kata dia. Langkah ini juga akan memperluas dan memperdalam inklusi keuangan di Indonesia.

Reporter: Desy Setyowati

Video Pilihan

Artikel Terkait