Cegah Perang Dagang dan Mata Uang, Negara G20 Berunding Lagi

“Menkeu di Eropa, Asia, ataupun Amerika Latin semua suarakan bahwa perdagangan internasional adalah hal penting dalam memulihkan ekonomi."
Desy Setyowati
22 Maret 2017, 19:32
Pelabuhan Ekspor
Agung Samosir|KATADATA

Negara anggota G20 bakal kembali bertemu untuk membahas komitmen perdagangan internasional. Pasalnya, negara-negara besar enggan bersepakat untuk menerapkan kebijakan dagang sesuai kesepakatan global. Hal itu seiring dengan munculnya kecenderungan untuk menerapkan kebijakan dagang yang proteksionis seperti yang hendak diterapkan oleh Negeri Paman Sam.

Isu ini sempat menjadi bahasan dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G20 di Baden-Baden, Jerman, pekan lalu. Namun, bahasan tersebut tak direspons positif oleh sejumlah negara sehingga tak ada kesepakatan mengenai hal itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, negara anggota G20 memutuskan untuk membahas kembali isu tersebut dalam Spring Meeting Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Dalam perhelatan tersebut akan ada satu sesi bagi menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20. (Baca juga: Sri Mulyani Kecewa Negara-Negara Besar Tak Jaga Komitmen Dagang)

“Ini (kebijakan perdagangan) akan dibahas. Kalau dilihat pandangan semua menkeu di Eropa, Asia, ataupun Amerika Latin semua suarakan bahwa perdagangan internasional adalah hal penting dalam memulihkan ekonomi dan mereka berharap agar dari G20 bisa tetap committed (berkomitmen) pada anti proteksionis ini,” ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Rabu (22/3).

Menurut dia, bila banyak negara memberlakukan kebijakan yang proteksionis maka bisa memunculkan risiko perang dagang dan mata uang yang bersifat merusak dan mempengaruhi negara-negara lainnya. Mengingat dampak tersebut, ia melihat mayoritas negara G20 sepakat untuk anti proteksionis. “Tone-nya akan diarahkan agar semakin positif pada pertemuan mendatang,” ucapnya.

Sementara ini, menurut dia, untuk mengantisipasi kebijakan proteksionis di negara maju, pemerintah akan memperkuat permintaan dari dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mendorong penambahan produk ekspor dan perluasan negara tujuan tujuan ekspor. (Baca juga: Jokowi Ingin Tingkatkan Perdagangan dengan Afsel dan Sri Lanka)

Pemerintah pun berencana memperkuat kerja sama bilateral dengan berbagai negara terkait perdagangan dan investasi. “Bahkan dengan AS (Amerika Serikat) pun kami akan lihat kesempatan ini,” tutur dia. (Baca juga: Pemerintah Tawarkan Ekonomi Kreatif ke Investor Korea)

 

Adapun, keputusan AS untuk menerapkan kebijakan dagang yang proteksionis dinilai Sri Mulyani telah menimbulkan ketidakpastian dan kegelisahan baru. Kebijakan tersebut dikhawatirkan bakal mempengaruhi perekonomian dunia yang tengah melambat dan rapuh.

Dalam pertemuan G20, AS termasuk negara yang tidak tak merespons positif seruan untuk menjaga komitmen dagang. Negara tersebut beralasan, ingin menerapkan kebijakan yang adil (fair) bagi negaranya. “Definisi fair dari AS adalah sesuai kebutuhan AS sendiri yang tidak selalu sama dengan fair internasional. Maka tidak muncul kesepakatan kuat dan komitmen bersama untuk menjaga momentum perekonomian antarnegara,” ucap Sri Mulyani.

Tak adanya kesepakatan soal komitmen dagang di pertemuan G20 lalu disebut Sri Mulyani sebagai kemunduran. Sebab, pada pertemuan serupa sebelumnya di Guangzhou, Cina, negara-negara besar sepakat tidak membuat kebijakan yang sifatnya proteksionis yang bisa menghalangi perdagangan dan investasi.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait