Bangun Rumah Murah, Pemerintah Sasar Lahan BUMN

Lahan yang jadi incaran di antaranya milik PT Kereta Api Indonesia, Perum Perhutani dan BUMN perkebunan seperti PT. Perkebunan Nusantara.
Ameidyo Daud Nasution
13 Februari 2017, 16:22
Kereta
Arief Kamaluddin | Katadata

Pemerintah tengah membidik lahan - lahan milik negara yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dijadikan lokasi rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, lahan yang tengah dibidik di antaranya milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Menurut Darmin, dirinya sudah meminta masukan Kementerian BUMN mengenai lahan-lahan yang tersedia, termasuk milik PT KAI. Lahan PT KAI jadi incaran sebab pemerintah ingin agar hunian vertikal yang dibangun berada dekat dengan stasiun kereta. "Yang ada dulu kita gunakan, lebih penting dia dekat stasiun (kereta api)," ucapnya usai menghadiri rapat mengenai perumahan MBR dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (13/2).

Selain PT. KAI, kata dia, pemerintah juga mengincar lahan tak produktif milik Perum Perhutani (Persero) dan BUMN perkebunan seperti PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Lahan-lahan milik BUMN perkebunan ini akan disasar bagi pembangunan rumah MBR perkotaan yang berukuran lebih kecil. "Makanya kita juga ajak (koordinasi) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Darmin.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alasan pemerintah menggunakan lahan BUMN sebagai lokasi pembangunan rusun adalah agar harga perumahan untuk MBR di perkotaan terjangkau. Sebab, sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR, harga rumah yang dapat subsidi harga maksimalnya sebesar Rp 141 juta.

"Makanya kita akan gunakan tanah negara dulu," kata Basuki. Bila tidak menggunakan tanah negara sulit membangun rumah untuk MBR seharga Rp 141 juta. (Baca juga: BTN Siapkan Rumah Rp 75 Jutaan Di Semarang)

Sebelumnya, Menteri Agraria serta Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil juga mengatakan, pemerintah sedang melakukan pemetaan awal atas lahan seluas empat hektare milik Perum Perumnas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebagian lahan tersebut sudah dibangun rusun, namun masih ada sebagian lainnya yang masih kosong. Lahan yang kosong ini akan dikonsolidasikan untuk dibangun beberapa hunian vertikal baru. (Baca juga: Menteri Agraria: Tanah 'Nganggur' Milik Negara Akan Dibuat Rumah Murah)

Selain itu, ada juga beberapa bidang tanah di Sayidan, Kotamadya Yogyakarta, yang sedang dalam sengketa. Rencananya, lahan ini juga akan dikonsolidasikan untuk menjadi bank tanah yang nantinya akan dibangun menjadi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Intinya jangan sampai masyarakat berpendapatan kecil hidupnya malah jauh dari kota, tapi sekarang baru kita coba petakan dulu," ujarnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait