Penerimaan Minim, Menkeu Putar Otak Cari Dana Proyek LRT

“Kami akan melihat dari seluruh aspek, baik dari sisi pembiayaan, mekanisme pembiayaan yang sesuai UU APBN dan keuangan negara. Tapi dari sisi korporat memungkinkan.”
Desy Setyowati
7 Februari 2017, 16:54
Kereta LRT
Arief Kamaludin | Katadata

Pemerintah harus kembali putar otak untuk mencari mekanisme yang tepat guna membiayai proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jabodebek. Sejatinya, proyek yang digarap PT Adhi Karya Tbk. tersebut dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persoalannya, penerimaan negara tengah seret.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya masih mempelajari mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan undang-undang APBN dan keuangan negara. Tak menutup kemungkinan pula melibatkan pembiayaan dari swasta. Sebab, proyek yang ditarget pemerintah rampung awal 2019 ini membutuhkan dana yang besar yaitu Rp 22.5 triliun.

“Kami akan melihat dari seluruh aspek, baik dari sisi pembiayaan, mekanisme pembiayaan yang sesuai UU APBN dan keuangan negara. Tapi dari sisi korporat memungkinkan. Dan dari sisi urgensi menyelesaikan proyek cepat, tapi tetap accountable,” katanya di Jakarta, Selasa (7/2). 

(Baca juga: Pemerintah Tak Akan Danai Proyek LRT Adhi Karya dari APBN)

Pada kesempatan yang berbeda, Sri Mulyani membenarkan, pemerintah tengah menggodok tiga skema pembiayaan. Pertama, melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau penugasan. Kedua, penjaminan dari pemerintah. Ketiga, diserahkan kepada investor. Pihak investor yang dimaksud adalah Adhi Karya.

Adapun dari sisi keuangan negara, dia akan berfokus menggodok kemungkinan tambahan injeksi modal kepada konsorsium Adhi Karya agar bisa segera menyelesaikan proyek tersebut. "Kedua, nanti dalam bentuk PSO, yaitu jaminan pemerintah untuk pengembalian dana investasinya," ujarnya. (Baca: Nasib Pembiayaan Kereta LRT Jakarta - Bogor di Tangan Sri Mulyani)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan mekanisme pembiayaan proyek ini masih dibahas pemerintah. Padahal, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan LRT Jabodebek, memang ditetapkan bahwa APBN mengganti biaya prasarana yang dibangun oleh Adhi Karya. 

Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya kompak mengatakan bahwa kepastian pendanaan proyek LRT yang digarap Adhi Karya ini akan dibahas lagi dengan Jokowi pekan depan. "Skema masih dibahas minggu ini sebelum rapat lagi dengan Presiden," kata Budi. (Baca juga:  Kereta LRT Cawang-Cibubur Siap Beroperasi Maret 2019)

Adapun Jokowi belum mengatakan apapun terkait pendanaan proyek ini. Ia hanya memperhatikan seluruh hambatan pembangunan infrastruktur transportasi ini, baik karena lahan maupun pendanaan. "Karena memang harus dicek dan cek terus," kata Jokowi.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait