Banyak Proyek Infrastruktur Daerah yang Belum Siap Didanai

Martha Ruth Thertina
9 Desember 2016, 09:00
infrastruktur
Arief Kamaludin|KATADATA

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mencatat, pembiayaannya untuk proyek infrastruktur masih didominasi proyek-proyek di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Alasannya, belum banyak proyek infrastruktur di wilayah lain yang siap didanai oleh perusahaan pelat merah bidang pembiayaan infrastruktur tersebut.

Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengatakan, pihaknya tengah berupaya membantu penyiapan proyek-proyek infrastruktur di wilayah tengah dan timur Indonesia agar bisa cepat didanai. "Makanya kami membuka jasa konsultasi dalam penyiapan proyek, justru karena kamimenyadari proyek yang siap didanai masih langka di wilayah tengah dan timur," katanya di Bali, Kamis (8/11).

Advertisement

Hingga Oktober lalu, SMI mencatat total komitmen pembiayaan mencapai Rp 39,51 triliun. Dari jumlah itu, yang sudah disalurkan sebesar Rp 21,91 triliun. Pembiayaan terbanyak mengalir untuk proyek infrastruktur di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 42 persen dari total penyaluran. Sedangkan di Sumatera 28 persen, Kalimantan dan Sulawesi 11 persen, serta Papua dan Maluku 8 persen.

Pembiayaannya paling besar mengalir untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pembangunan jalan, ketenagalistrikan. transportasi, serta minyak dan gas bumi. (Baca juga: Jadi Bank Pembangunan, SMI Yakin Sri Mulyani Setuju)

Emma menuturkan, pemerintah daerah sebetulnya memiliki dua opsi pembiayaan yang bagus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, yaitu melalui skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau dengan pinjaman daerah.

Dua opsi ini bisa dimanfaatkan di tengah seruan pemerintah pusat agar daerah tak lagi mengandalkan dana transfer untuk membangun infrastruktur.

Fitur pembiayaan berupa pinjaman daerah ini menarik. Sebab, bunga pinjaman tidak mengikuti bunga pasar, acuannya mengikuti bunga Surat Utang Negara (SUN) sesuai tenor ditambah margin. Selain itu, proyek bisa lebih cepat selesai dibanding menggunakan anggaran negara melalui kontrak tahun jamak (multi years contract) yang pengadaan harus bertahap lantaran disesuaikan dengan bujet tahun anggaran. "Bisa tiga tahun baru terbangun, kalau fasilitas ini setahun terbangun," ucapnya.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement