Darmin Usul Bentuk Badan Khusus Urus Kemudahan Bisnis

Desy Setyowati
11 November 2016, 08:31
Darmin Nasution
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan deregulasi saja tak cukup untuk mengejar target Presiden Joko Widodo, yaitu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) ke posisi 40 dunia pada 2019. Perlu upaya lain untuk mengejar target tersebut.

Karena itu, Darmin mengusulkan pembentukan lembaga atau badan khusus yang mengurusi soal kemudahan berbisnis. Dengan jalan itu, harapannya target Presiden diharapkan bisa tercapai pada 2019, sebelum Kabinet Kerja berakhir. “Kami sudah katakan ke Presiden tidak bisa absorb lagi, harus ada lembaga khusus,” kata Darmin saat acara Outlook Ekonomi Indonesia 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (10/11).

(Baca juga: Tumbuh Melambat, BKPM Klaim Minat Investasi Masih Tinggi)

Sekedar informasi, baru-baru ini, Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 90 dunia dalam soal kemudahan berbisnis. Peringkat tersebut naik 15 level semula di peringkat 109. Bank Dunia bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara top reformer lantaran telah berhasil melakukan lompatan peringkat yang cukup tinggi. Meski begitu, presiden masih belum puas.

Darmin menjelaskan, pembentukan lembaga khusus bisa mencontoh Inggris. Negara ini berhasil menduduki posisi ke-enam dunia dalam soal kemudahan berbisnis setelah adanya lembaga khusus yang mengurusnya. Lembaga serupa juga dibentuk pemerintah Brunei Darussalam, Thailand, dan Georgia.

Ranking sangat diperhatikan di dunia, maka setiap negara ingin dapat ranking bagus,” ujar dia. (Baca juga: Jokowi Belum Puas dengan Kenaikan Peringkat Kemudahan Usaha)

Darmin berharap, usulannya bisa diterima presiden dan bisa cepat dijalankan. Sehingga peringkat kemudahan bisnis Indonesia bisa melompat makin tinggi. Dengan begitu, penanam modal asing bisa semakin berminat untuk berinvestasi di Indonesia. 

Adapun upaya meningkatkan kemudahan bisnis melalui deregulasi masih terus dilakukan. Sejauh ini, menurut Darmin, sudah ada 202 dari 204 regulasi yang diubah oleh pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi. Dia pun memastikan deregulasi yang mencapai 99 persen dari target ini, sudah  berdampak terhadap perbaikan investasi di dalam negeri.

Sekedar catatan, untuk mendorong kemudahan berbisnis, pemerintah sudah menerbitkan 14 paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ke-14 mengenai e-commerce baru saja diluncurkan. Darmin menjelaskan, paket kebijakan tersebut fokus dalam membahas infrastruktur, kemudahan perizinan, pembiayaan, dan pembinaan sektor e-commerce.

“Kalau ingin mencapai 40 di 2019 butuh upaya keras,” kata Darmin.

Pemerintah juga sudah memangkas ribuan peraturan daerah yang dianggap menghambat proses investasi. Pertengahan Agustus lalu, presiden menyatakan sudah membatalkan lebih dari tiga ribu peraturan daerah. (Baca: Pemerintah Hapus 3.143 Perda Bermasalah)

Belum puas, akhir Oktober lalu, presiden mengumpulkan seluruh gubernur di Istana Negara. Salah satu topik bahasannya adalah pemberantasan pungutan liar (pungli) dan masalah perizinan di daerah.

“Saya sampaikan berulang-ulang supaya kita bisa melihat diri kita sendiri bahwa izin ini harus segera disederhanakan dan disimpelkan,” ujarnya saat rapat dengan para gubernur di Istana Negara, Kamis (20/10).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait