Serapan Anggaran Baru 58 Persen, Pejabat PUPR Diturunkan ke Lapangan
Penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih rendah. Hingga awal November baru mencapai 58 persen. Padahal tinggal dua bulan lagi tahun buku 2016 berakhir. Kementerian pun mengambil sederet langkah untuk menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan, di antaranya menurunkan pejabat ke lokasi proyek.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan dirinya sudah menginstruksikan pejabat eselon III dan IV untuk datang ke lokasi proyek guna mengawasi pekerjaan secara langsung. Dengan langkah ini, Basuki berharap proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat.
Selain itu, pengawasan secara online juga terus dilakukan. "Kami perintahkan lakukan kepada jajaran kami," ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Kamis (3/11). (Baca juga: Pemerintah Siapkan Porsi Besar Dana Infrastruktur untuk Daerah)
Meski terlihat masih rendah, penyerapan anggaran tahun ini sedikit lebih baik dibanding periode sama tahun lalu. Pada awal November 2015, penyerapannya hanya mencapai 52,3 persen. Meski baru separuh anggaran yang dibelanjakan, Basuki mengklaim pembangunan fisik di berbagai proyek telah mencapai 66,5 persen hingga awal November ini.
Untuk mempercepat proyek dan penyerapan, Kementerian PUPR juga mendorong pembebasan lahan dipercepat, agar konstruksi proyek bisa dimulai. Kementerian juga akan meminta kontraktor menagih pembayaran sesuai dan menambah jam kerja di lapangan.
"Kami juga meminta penyedia jasa menyediakan tenaga kerja untuk bekerja tiga shift per hari hingga tujuh hari per minggu," kata Basuki. (Baca: Jokowi Sentil Ahok, Dana DKI Jakarta Terbanyak Nganggur di Bank)
Untuk diketahui, tahun lalu Presiden Joko Widodo telah meminta empat kementerian untuk melakukan lelang dini. Kementerian PUPR salah satunya. Tiga lainnya yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
