Naik 15 Peringkat, Kemudahan Berbisnis di Indonesia Posisi 91 Dunia

Peringkat ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan Jokowi, yakni di posisi 40
Desy Setyowati
26 Oktober 2016, 12:49
Gedung pertumbuhan
Arief Kamaludin|KATADATA

Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 91 dunia dalam soal kemudahan berbisnis. Posisi ini naik 15 peringkat dibandingkan pencapaian tahun lalu yang berada di posisi 106. Kenaikan peringkat tersebut tercatat dalam laporan tahunan Doing Business yang diluncurkan Bank Dunia di Washington D.C, Amerika Serikat, Selasa (25/10).

Kenaikan peringkat tersebut lantaran Bank Dunia memperhitungkan reformasi kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam setahun terakhir. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menuturkan, Indonesia bahkan termasuk dalam 10 negara yang mencatat kemajuan peringkat tertinggi. (Baca juga: Darmin Sebut 10 Sukses Paket Kebijakan Ekonomi)

“Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir,” kata Rodrigo dalam keterangan resmi yang diterima Katadata, Rabu (26/10).” Dengan semakin baiknya iklim usaha, Rodrigo yakin komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong untuk menjalankan bisnis di berbagai bidang di Indonesia.

Meski naik, peringkat ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, Jokowi meminta kabinetnya mengupayakan agar peringkat kemudahan investasi Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) naik ke posisi 40 dunia. (Baca: Pemerintah Klaim Peringkat Kemudahan Usaha Naik ke Posisi 53)

Advertisement

Presiden sudah menginstruksikan para menteri untuk mengejar target tersebut dengan melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya, dengan menghapus ribuan regulasi dan aturan bermasalah yang menghambat proses investasi. Pertengahan Agustus lalu, Presiden Jokowi menyatakan sudah membatalkan lebih dari 3.000 perda. (Baca juga: Pemerintah Akan Bawa Perda yang Persulit Bisnis ke Proses Hukum)

Upaya untuk mendorong kemudahan berbisnis itu juga dilakukan dengan menerbitkan sederet paket kebijakan ekonomi. Sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan 13 paket kebijakan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan paket kebijakan ke-14.

Selasa (25/10) kemarin, dalam paparan kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan seluruh paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah berhasil mewujudkan 10 capaian. Dari 10 poin ini, ada tiga poin yang dianggap sangat sukses, yakni Pusat Logistik Berikat (PLB), izin investasi tiga jam di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta sistem pengupahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 205.

Untuk Pusat Logistik, saat ini sudah ada 28 fasilitas terbangun yang tersebar di penjuru Indonesia. Selain berfungsi untuk mengefisienkan biaya impor barang modal, kehadiran fasilitas tersebut juga mempercepat arus logistik. (Baca: Pusat Logistik Dapat Hemat Cost Recovery Rp 300 Miliar).

Meski begitu, Darmin mengakui masih ada paket kebijakan ekonomi yang belum maksimal. Misalnya, beberapa poin dalam paket kebijakan ekonomi ketiga. Selain itu, masih ada penyederhanaan aturan dalam paket kebijakan ekonomi pertama yang belum keluar. Untuk itu, pemerintah telah membuat satuan tugas (satgas) yang khusus memantau implementasi paket kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan deregulasi yang telah dilakukan saat ini sangat membantu mengangkat kepercayaan investor. Hal ini terlihat dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang diinginkan para Chief Executive Offiver (CEO) untuk berinvestasi.

Dalam daftar tersebut yang dirilis bulan ini, posisi Indonesia berada di peringkat sembilan sebagai negara tujuan investasi utama dunia untuk 2016 - 2018. Posisi tersebut naik dari survei sebelumnya yang menempati tangga 14 untuk periode 2014 – 2016. (Baca juga: Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Pangkas Perizinan Daerah).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait