Restu Merger dan Akuisisi Lewat KPPU Bisa Cegah Praktik Monopoli

Namun, restu KPPU tidak berlaku bagi pembentukan induk BUMN yang tengah dicanangkan pemerintah. Alasannya, pembentukannya berlandaskan Peraturan Pemerintah.
Miftah Ardhian
25 Oktober 2016, 09:37
KPPU
Katadata

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskan pasal yang memberikan kewenangannya dalam proses persetujuan merger dan akuisisi besar. Pasal tentang itu disebut-sebut ada dalam draf Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan, persetujuan KPPU penting untuk mencegah praktik monopoli pada satu sektor usaha tertentu. Sebab, persetujuan KPPU selama ini dilakukan setelah merger atau akuisisi terlaksana.

"Dengan adanya pra-notifikasi maka akan memberikan kepastian hukum terhadap investor kita sendiri," ujar Syarkawi dalam konferensi pers di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (24/10). (Baca juga: KPPU Periksa Praktik Monopoli Gas di Sumatera Utara)

Seperti diketahui, revisi UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tengah dibahas di badan legislatif DPR. Jika pasal yang disebut Syarkawi lolos, maka perusahaan besar dengan omset di atas Rp 5 triliun dan aset sebesar Rp 2,5 triliun wajib melaporkan dan meminta persetujuan proses akuisisi atau merger kepada KPPU.

Advertisement

Bila perusahaan melakukan merger atau akuisisi tanpa persetujuan KPPU maka aksi korporasi tersebut dapat dibatalkan. Apalagi, jika dianggap berdampak negatif bagi persaingan usaha. 

Syarkawi menjelaskan, mekanisme pelaporan diawali dengan penyerahan dokumen oleh perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan merger atau akuisisi. Setelah itu, KPPU akan mengevaluasi paling lambat selama 21 hari untuk menentukan apakah perusahaan-perusahaan tersebut layak melakukan aksi korporasi tersebut atau tidak.

Meski begitu, aturan ini tidak berlaku bagi pembentukan induk (holding) BUMN yang tengah dicanangkan pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah berencana membentuk holding BUMN di enam sektor, yakni sektor minyak dan gas bumi (migas), pertambangan, keuangan, jalan tol, perumahan, dan pangan.

(Baca juga: Komite Ekonomi Khawatir Holding BUMN Bisa Ciptakan Kartel)

Syarkawi mengklaim, pembentukan holding BUMN ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) dan dikecualikan dari kewajiban melapor ke KPPU. "Di luar itu (holding BUMN), ya wajib untuk melaporkan," ujar Syarkawi.

Namun, Syarkawi mengingatkan agar pemerintah menjaga atmosfer persaingan usaha yang lebih sehat seiring dibentuknya holding BUMN. Salah satu yang menjadi sorotan Syarkawi adalah proses lelang. BUMN harus melakukan lelang secara terbuka. Jadi, jangan menunjuk BUMN lainnya tanpa pertimbangan yang matang.

(Baca juga: Bentuk Holding, Jokowi: 2019 Nilai Investasi BUMN Rp 764 Triliun)

Syarkawi menambahkan, pembentukan holding BUMN juga harus bertujuan untuk efisiensi. "Benar-benar harus itu. Kalau tidak mengarah ke sana, maka kami akan lakukan law enforcement, sehingga memberi kesempatan ke pelaku swasta," ujarnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait