JK: Kurangnya Ketegasan Pemerintah Bisa Berbuah Masalah Besar Corona

Dimas Jarot Bayu
19 April 2020, 14:13
jusuf kalla, corona, virus corona, jk, pemerintah kurang tegas, jk kritik pemerintah
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani virus corona bisa membuahkan persoalan besar. Kasus corona yang mencuat sejak Januari baru ditangani serius mulai Maret.

"Sebelumnya banyak pejabat atau pemerintah secara umum kurang serius, malah kadang-kadang menganggap enteng masalahnya," kata JK dalam acara peluncuran pusat informasi corona Kumparan, Minggu (19/4).

Menurut dia, kurangnya ketegasan pemerintah juga ditunjukkan dari belum efektifnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah. Aktivitas masyarakat masih terlihat normal meski tengah berlaku PSBB.

(Baca: Puncak Covid-19 Belum Terlewati, Tetap Lawan Virus Corona dari Rumah)

Selain itu, ia menyoroti tak adanya larangan mudik dari pemerintah. Yang ada hanya sebatas imbauan. "Isu tentang mudik masih simpang siur," kata JK yang juga Ketua Palang Merah Indonesia.

Ia berpendapat pemerintah harus lebih tegas dalam menangani corona. Meskipun, ketegasan tidak gampang sebab dihadapkan pada dua pilihan, yakni kesehatan dan ekonomi.

"Kalau risiko kesehatan tidak bisa diganti, kalau sosial ekonominya masih bisa diganti dengan cara bansos, BLT. Mungkin kita bisa cut biaya-biaya tidak perlu," ujarnya.

(Baca: Pemeriksaan Massal Terkendala Akurasi Rapid Test, PCR Dioptimalkan)

Ia memaparkan, jika pemerintah tegas, dampaknya kepada ekonomi akan cukup besar. Hanya saja, dampaknya kepada kesehatan masyarakat akan jauh berkurang.

Di sisi lain, jika pemerintah tak tegas, dampak terhadap ekonomi bisa lebih kecil. Namun, jumlah kasus positif corona di Indonesia bisa terus membesar. Ini seperti sudah terjadi di Amerika Serikat dan Italia. "Ini lebih kena jangka panjang," ucapnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait