Palapa Ring Beres, Rudiantara Balik ke Swasta Bila Tak Jadi Menteri
Presiden Jokowi segera mengumumkan kabinet baru. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai siapa saja menteri yang akan kembali menjabat. Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan akan kembali berkarier di sektor swasta bila tak lagi terpilih sebagai menteri.
"Kembali ke swasta, karena habitat saya di sana," ujarnya saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Kamis (17/10) malam. Sebelum menjadi menteri, Rudiantara memang merupakan profesional di bidang telekomunikasi. Ia pernah berkarier di Indosat, Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom. Ia juga pernah menjadi Wakil Direktur Utama PLN.
(Baca: 5 Tahap Evolusi Teknologi Jaringan Telekomunikasi)
Meski begitu, ia enggan memerinci apakah sudah ada kepastian dirinya bakal kembali menjadi menteri atau tidak. Adapun selama lima tahun menjabat, ia mengatakan ada beberapa proyek dan kebijakan yang berhasil diimplementasikan kementeriannya.
Pada akhir 2015, Kementeriannya mulai mengimplementasikan jaringan 4G. Implementasi ini lebih cepat dari prediksi sejumlah instansi yaitu pada 2016 atau 2017. "Perkiraannya seperti itu, tetapi alhamdulilah, berkat kerjasama dengan teman-teman operator, akhirnya kita bisa laksanakan di akhir 2015," ujarnya.
Sedangkan tahun ini, proyek Palapa Ring rampung. Ini merupakan proyek pemasangan kabel serat optik guna menghadirkan koneksi cepat internet di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi meresmikan rampungnya proyek Palapa Ring pekan ini.
Ia menjelaskan, proyek Palapa Ring untuk wilayah timur Indonesia sempat terlambat, namun untuk wilayah barat dan tengah selesai tepat waktu. "(Di wilayah timur) seharusnya kuartal kedua, tetapi baru selesai Agustus kemarin. Karena di sisi geografis Papua, itu luar biasa tantangannya,” kata dia.
(Baca: Palapa Ring, Jaringan Kabel Optik yang Jadi ‘Tol Langit’ Indonesia)
Saat ini, Kementeriannya tengah menyiapkan infrastruktur untuk Satelit Satria yang ditargetkan bakal mengorbit pada 2022. "Jadi banyak infrasturktur yang sudah kami bangun," ujarnya.
Capaian lainnya, yaitu kebijakan registrasi kartu prabayar. Kebijakan itu sebenarnya sudah ada sejak 2006. Namun, baru bisa dijalankan di periode jabatannya. "Meski belum 100%, belum sempurna, tapi sudah berjalan 95%,” ujarnya.
Kebijakan ini, menurut dia, bukan hanya berdampak potitif bagi industri telepon seluler, tapi juga masyarakat terkait aspek keamanan dan lainnya. Kebijakan ini juga digadang-gadang mempermudah aparat penegak hukum dalam melacak tersangka dalam suatu kasus.
