OJK Bakal Lakukan Pemeringkatan untuk Sisir Asuransi Bermasalah

Rencananya, pemeringkatan kesehatan akan diterapkan juga pada industri keuangan non-bank lainnya, seperti dana pensiun dan perusahaan pembiayaan.
Image title
Oleh Ihya Ulum Aldin
14 Februari 2020, 12:02
OJK, Asuransi, Peringkat Kesehatan Asuransi
Donang Wahyu|KATADATA
Gedung OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal melakukan pemeringkatan kesehatan terhadap perusahaan asuransi mulai tahun depan. Tujuannya, mengidentifikasi tingkat kesehatan tiap perusahaan asuransi, sehingga bisa dilakukan pembinaan atau penyehatan bagi yang bermasalah.

"Intinya, kami bisa lebih awal mengidentifikasikan perusahaan asuransi mana saja yang perlu perhatian khusus, perlu pembinaan, atau lebih jauh lagi, (perusahaan mana yang) perlu disehatkan," kata Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A, Ariastiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (13/2).

Nantinya, perusahaan asuransi akan diperingkat dari 1 hingga 5, di mana peringkat 1 merupakan perusahaan asuransi yang memiliki tingkat kesehatan paling baik. Jika perusahaan turun peringkat, OJK bisa mulai melakukan tindakan agar perusahaan tersebut mampu memperbaiki kinerja sehingga mampu naik peringkat lagi.

(Baca: Terbelit Jiwasraya, Ada Sekuritas dan Asuransi yang Gagal Bayar?)

Terdapat empat faktor yang akan menentukan peringkat tersebut. Pertama, peringkat tata kelola yang baik (good coorporate governance/GCG) dari perusahaan asuransi. Kedua, profil risiko dan penerapan manajemen risikonya. Ketiga, stabilitas laporan keuangan. Terakhir, kekuatan permodalan. "Itu yang kami agregasi menjadi rating 1 sampai 5," kata Ariastiadi.

Rencananya, pemeringkatan semacam ini tidak hanya akan dilakukan pada perusahaan asuransi, melainkan seluruh perusahaan di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti dana pensiun maupun perusahaan pembiayaan. Pemeringkatan kesehatan semacam ini sudah duluan diterapkan untuk industri perbankan.

Khusus perusahaan asuransi dan reasuransi, pemeringkatan ini masuk dalam revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Aturan revisi tersebut sudah selesai disusun, dan sedang diproses di Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.

"Aturan tingkat kesehatan keuangan asuransi akan kami keluarkan 31 Desember 2020," kata Ariastiadi.

Adapun dalam POJK 71 Tahun 2016 yang berlaku saat ini sebenarnya sudah dijelaskan bahwa perusahaan wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan. Pengukuran tingkat kesehatan dilihat dari tingkat solvabilitas, cadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan, dan ketentuan lainnya.

Selain pemeringkatan kesehatan, OJK akan mengatur kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk melaporkan potofolio investasinya kepada regulator secara berkala. Ini sebagai bagian dari manajemen risiko. Namun, Ariastiadi menyatakan, pihaknya belum memutuskan jangka waktu pelaporan portofolio yang dimaksud.

(Baca: Mengacu Kasus Jiwasraya dan Asabri, OJK Perketat Pengawasan Asuransi)

Mengacu pada Pasal 5 POJK 71 Tahun 2016, aset investasi yang diperkenankan bagi perusahaan asuransi seperti deposito, saham yang tercatat di Bursa, obligasi korporasi, MTN, surat berharga negara, reksa dana, dan lain sebagainya.

Pelaporan portofolio investasi tersebut sebelumnya pernah dijelaskan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Menurut dia, nantinya akan ada detail mengenai bagaimana pengawasan akan dijalankan, termasuk pelaporan yang harus dilakukan oleh IKNB.

Data-data yang wajib dilaporkan IKNB bakal diubah, misalnya yang terkait neraca keuangan. “Bukan hanya posisi-posisi neraca saja, termasuk instrumennya (penempatan dananya) apa saja. Itu paling tidak setiap bulan harus dilaporkan ke OJK,” kata dia, akhir Januari lalu.  

Secara lebih gamblang, ia mengatakan, semua eksposur investasi – termasuk di saham dan reksa dana – harus dilaporkan secara detail kepada OJK. Dengan mekanisme tersebut, OJK akan bisa langsung melihat permasalahan, tanpa laporan dari masyarakat.

Video Pilihan

Artikel Terkait