Pindah Ibu Kota, Sri Mulyani: Belanja Naik, Perjalanan Dinas Meningkat

Pemerintah dan DPR mulai membahas rencana pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Anggaran pemindahan belum masuk APBN 2020.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
26 September 2019, 08:36
Sri Mulyani soal Anggaran Pindah Ibu Kota atau Ibu kota baru
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas rencana pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemindahan ibu kota tentunya akan membuat anggaran belanja negara meningkat.

"Tentunya kalau ibu kota pindah, belanja negara akan meningkat dan perjalanan dinas akan lebih banyak," ujarnya dalam rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9).

(Baca: Ibu Kota Akan Pindah, Anies Ingin Pemerintah Tetap Perhatikan Jakarta)

Meski begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran pindah ibu kota belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Penyebabnya, belum ada permintaan anggaran dari Kementerian/Lembaga yang mengurus pemindahan tersebut.

"Kecuali untuk studi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rp 20 miliar, di luar itu tidak ada," ucap dia.

(Baca: Pemerintah Tak Akan Ganti Rugi Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru)

Ia menjelaskan, alternatif pendanaan untuk pemindahan ibu kota selain dari APBN yakni melalui skema pengoptimalan aset serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pemerintah merencanakan 19,2% pendanaan pemindahan ibu kota atau sekitar Rp 93,5 triliun berasal dari APBN. Sedangkan pendanaan dari skema KPBU sebesar 54,6%, dan 26,2% berasal dari swasta.

(Baca: Kemenkeu Jelaskan Aset yang Potensial Dijual untuk Danai Ibu Kota Baru)

Secara khusus, dana dari APBN akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan TNI dan Polri, rumah dinas aparatur sipili negara, termasuk anggota TNI dan Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Adapun KPBU dapat dilakukan dengan skema Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Avaibility Payment (AP), dan Penjaminan. Sedangkan pendanaan dari pengoptimalan aset dapat diperoleh dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan pemindah tanganan BMN.

"Jadi ini masih bergerak dan masterplan akan fokus membangun infrastruktur terlebih dahulu melalui optimilisasi APBN," ujarnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait