Pasar Global Tenang, Pemerintah Tarik Utang Rp 122,5 Triliun

Realisasi penarikan utang telah mencapai 34,1% dari target yang sebesar Rp 359,3 triliun dalam APBN 2019.
Image title
21 Februari 2019, 13:29
Rupiah
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan atau penarikan utang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp 122,5 triliun hingga 31 Januari 2019. Jumlah ini naik 353,7% dari periode sama tahun lalu. Lonjakan terjadi karena pemerintah menerapkan strategi penarikan utang lebih awal (front loading) saat kondisi pasar global tenang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan gejolak global meningkat pada akhir tahun lalu. Namun, gejolak mereda pada Januari ini. Jadi, pihaknya menerapkan front loading. "Front loading dilakukan dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan adanya kesempatan yang favorable pada Januari ini," kata dia dalam Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Rabu (20/2).

(Baca: Defisit Anggaran Melebar, Capai Rp 45,7 Triliun per Januari 2019)

Dengan perkembangan tersebut maka realisasi penarikan utang telah mencapai 34,1% dari target dalam APBN yang sebesar Rp 359,3 triliun. Secara rinci, realisasi utang terdiri dari penerbitan surat berharga negara (neto) sebesar Rp 119,5 triliun dan penarikan pinjaman luar negeri (neto) sebesar Rp 2,9 triliun.

Advertisement

Adapun dengan penambahan ini, total utang pemerintah pusat pun mencapai Rp 4.498,56 triliun. Sebagian besar utang berasal dari penerbitan surat berharga negara yaitu sebesar Rp 3.702,77 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23,8% atau Rp 1.072 triliun merupakan SBN dalam valuta asing. Sisanya, utang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 788,66 miliar dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,13 miliar.

(Baca: Rasio Utang Pemerintah Tembus 30% terhadap PDB, Amankah?)

Meski begitu, utang dinilai masih berada dalam level yang aman lantaran rasionya masih di kisaran 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketetapan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu sebesar 60% dari PDB.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait