IMF: Prospek Ekonomi Melemah, Bukan Tanda Resesi Global

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melebihi ekspektasi menjadi salah satu faktor risiko terhadap proyeksi IMF. Ekonom sebut RI perlu waspada.
Martha Ruth Thertina
22 Januari 2019, 14:18
Lagarde IMF
Arief Kamaludin | Katadata
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde

Sehari menjelang pertemuan World Economic Forum di Davos, Switzerland, Dana Moneter Internasional (International Moneteray Fund/IMF) merilis proyeksi ekonomi yang kurang menggembirakan. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dan tahun depan. Namun, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde meyakini tak ada ancaman krisis global.  

Lagarde mengatakan, ekonomi dunia bertumbuh lebih lambat dibandingkan ekspektasi dan risiko meningkat. “Apakah ini berarti resesi global ada di sudut? Tidak. Tapi, risiko penurunan tajam dari pertumbuhan ekonomi global jelas-jelas meningkat,” kata dia seperti dikutip Reuters, Selasa (22/1).

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,5% tahun ini dan 3,6% tahun depan, turun masing-masing 0,2% dan 0,1% dari proyeksi pada Oktober tahun lalu. Pemangkasan proyeksi tersebut utamanya seiring perkembangan ekonomi di Eropa, di antaranya Jerman yang terpukul oleh standar baru emisi bahan bakar minyak (BBM) untuk mobil dan Italia yang berada dalam tekanan pasar terkait anggaran Roma.

(Baca: IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi, Darmin: Kami Masih Optimistis Capai 5,3%)

Advertisement

Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melebihi ekspektasi dan kemungkinan “No Deal” Brexit menjadi faktor risiko terhadap proyeksi IMF. Ini artinya, global masih dibayang-bayangi pelemahan prospek lebih lanjut. Adapun “No Deal” Brexit merujuk pada kemungkinan Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan apapun tentang hubungan di masa depan.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat berlanjut. Data terbaru, ekonomi Negeri Tirai Bambu tumbuh 6,6% tahun lalu, terendah dalam 28 tahun. Hal itu seiring lemahnya investasi, meredupnya kepercayaan konsumen, dan tekanan perang dagang dengan AS. Namun, pemerintah Tiongkok diyakini banyak pihak akan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang dibutuhkan untuk memacu perekonomian.

Lantas bagaimana dengan prospek ekonomi Indonesia? Para ekonom mengatakan perlambatan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Tiongkok bakal berdampak pada ekonomi Indonesia. Namun, Indonesia diyakini masih bisa tumbuh di kisaran 5% tahun ini. Penyokongnya, konsumsi domestik dan belanja pemerintah.

(Baca: Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Melemah, Sederet Dampak Perlu Diwaspadai)

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, setidaknya ada empat dampak yang perlu diwaspadai tekait perkembangan di Tiongkok, yaitu melemahnya permintaan komoditas dari negara tersebut dan melambatnya pemulihan harga komoditas.

Kemudian, kemungkinan arus keluar dana asing dari pasar keuangan ke aset yang dinilai aman dan perlambatan investasi asing langsung. Meski begitu, ia optimistis pertumbuhan ekonomi masih bisa berkisar 5-5,1% dengan dukungan dari konsumsi domestik dan belanja pemerintah. “Dua itu yang bakal support,” kata dia.

Di sisi lain, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam berpendapat perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok memiliki dua dimensi yaitu dimensi negatif dan positif. Dimensi negatifnya, terpengaruhnya kinerja ekspor.

Sementara itu, dimensi positifnya, perlambatan pertumbuhan ini akan mengundang respons dari pemerintah Tiongkok dalam bentuk kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar. Respons kebijakan tersebut bersamaan dengan kebijakan longgar di AS dan Eropa, akan berdampak positif mendorong aliran modal ke pasar keuangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

“Saya memperkirakan tekanan pelemahan nilai tukar rupiah akan relatif berkurang,” ujarnya.

Ia pun memperkirakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% tahun ini hanya akan tercapai bila pemerintah bisa memacu konsumsi dan investasi. Kebijakan inovatif yang dimaksud bukan hanya terkait perpajakan.

“Perlu tinjauan terhadap kebijakan moneter. Bagaimana agar kebijakan BI tidak terlalu kontraktif di tengah perlambatan pertumbuhan saat ini,” kata dia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait