Diresmikan Sri Mulyani, Jembatan Leta Ora Ralan Maluku Didanai Sukuk

"Kami akan menggunakan instrumen fiskal untuk sungguh-sungguh membangun daerah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian secara cepat," kata Sri Mulyani.
Image title
12 Januari 2019, 13:28
Jembatan Leta Ora Ralan, Maluku Tenggara Barat
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) memegang payung untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) disaksikan Gubernur Maluku Said Assagaff (kiri) sebelum meresmikan jembatan Leta Oar Ralan di Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Kamis (10/1/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan jembatan Leta Ora Ralan yang dibiayai surat utang syariah atau Sukuk. Proyek yang terletak di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat tersebut dibangun dengan anggaran lebih dari Rp 123 miliar.

Jembatan yang dulunya bernama Wear Arafura ini memiliki panjang 323 meter dan menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat. Jembatan dibangun dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract pada tahun anggaran 2015-2018.

"Infrastruktur ini penting bagi masyarakat agar mereka mampu mendapat akses perekonomian yang lebih baik lagi,” kata dia seperti yang tertulis dalam siaran pers yang dirilis Jumat (11/1).

(Baca: Total Penerbitan Sukuk Negara Nyaris Rp 1.000 T, Ini Pemanfaatannya)

Advertisement

Salah satu tujuan pembangunan jembatan ini adalah untuk mobilisasi barang dan jasa seperti hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Dengan demikian, pasokan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari Pulau Larat ke Yamdena bisa semakin lancar, biaya logistik bisa ditekan, serta aktivitas ekonomi bisa berkembang.

Selain itu, jembatan yang terhubung dengan jalan nasional ini akan mempermudah akses untuk menjangkau daerah pariwisata di Pulau Yamdena, yaitu Saumlaki dan pelabuhan di Pulau Larat. Manfaat lainnya, warga tidak perlu menyeberang dengan kapal berbayar sehingga dapat menghemat biaya.

(Baca: Palapa Ring Tengah Selesai Dibangun, Kapasitasnya 100 Gbps)

Sri Mulyani mengatakan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih memiliki anggaran sebesar Rp 880 miliar untuk keperluan alokasi umum, alokasi khusus, dan dana desa. Adapun Kabupaten tersebut masih memiliki banyak desa tertinggal.

“Kami berharap, desa tertinggal akan mendapat anggaran lebih banyak dan dukungan dari Bapak Camat dan Bupati dalam memanfaatkan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Ia pun menyatakan, komitmen penyebaran infrastruktur yang diimplementasikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk pembangunan yang merata.

(Baca juga: Dorong Fintech Jangkau Wilayah Terluar, Rudiantara Janjikan Subsidi)

"Kami akan menggunakan instrumen fiskal untuk sungguh-sungguh membangun daerah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian secara cepat," ujarnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait