Sederet Strategi Pemerintah Perkecil dan Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Bakal ada peraturan baru tentang pinjaman tanpa bunga untuk BPJS Kesehatan bila mengalami masalah arus kas.
Image title
18 Mei 2018, 18:21
BPJS kesehatan
ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

Pemerintah memiliki sederet strategi untuk memperkecil maupun menambal defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan strategi-strategi tersebut bakal dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun aturan pemerintah lainnya.

Strategi pertama, yakni dengan mengatur sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), PT Asuransi Jasa Raharja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan sinergi tersebut diharapkan ada kerja sama dalam menangani urusan kesehatan masyarakat sehingga tidak tumpang tindih. “Kalau kecelakaan lalu lintas ini kan Jasa Raharja. Kalau sampai dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kerja ini BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia di kantornya, Kamis (17/5).

(Baca juga: Lampaui Prediksi, Defisit BPJS Kesehatan 2017 Capai Rp 9,75 Triliun)

Advertisement

Strategi lainnya, yaitu pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah yang berutang iuran BPJS Kesehatan. Pemotongan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 

Besaran potongan akan diatur dalam berita acara antara BPJS dengan Pemerintah Daerah (Pemda). “DBH dan DAU dipotong kalau Pemda memang masih ada iuran ke BPJS padahal layanan udah diberikan,” ujar dia.

Selain itu, bakal ada sokongan dana dari DBH cukai hasil tembakau untuk menambah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, dokter, dan obat-obatan. “Kalau (ini) berjalan, sistem rujukan berjalan,” kata dia.

Terakhir, bakal ada peraturan baru tentang pinjaman tanpa bunga untuk BPJS Kesehatan bila mengalami kekurangan arus kas (cashflow).

BPJS Kesehatan terus mengalami defisit keuangan. Pada 2017 lalu, defisitnya mencapai Rp 9,75 triliun. Defisit tersebut terjadi lantaran iuran dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hanya sebesar Rp 74,25 triliun. Di sisi lain, nominal klaimnya mencapai Rp 84 triliun.

Adapun pemerintah telah menyuntikan dana sebesar Rp 3,6 triliun tahun lalu untuk membantu mengatasi defisit BPJS Kesehatan. (Baca juga: Pemerintah Cairkan Rp 3,6 Triliun untuk Tambal Defisit BPJS Kesehatan)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait