Nasabah Wajib Punya 1 Kartu Debit GPN, Visa Mastercard Bisa Tergeser
Perbankan bakal mulai menerbitkan kartu ATM/debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai 1 Januari 2018. Sesuai peraturan Bank Indonesia (BI), perbankan harus memastikan tiap nasabah memiliki minimal satu kartu berlogo GPN pada 2022. Kartu ATM/debit berlogo prinsipal asing pun berisiko tergeser.
Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko mengatakan BI mewajibkan nasabah memiliki satu kartu debit/ATM berlogo GPN dengan beberapa alasan. Pertama, untuk membantu prinsipal atau lembaga switching lokal bersaing dengan prinsipal asing. Kedua, agar nasabah yang hanya bertransaksi di dalam negeri tidak perlu dibebankan dengan biaya bulanan yang mahal.
“Nasabah-nasabah Indonesia yang memang belum waktunya ke luar negeri seperti pelajar, pegawai yang blue collar yang bawah, masa dia harus gunakan yang berlogo internasional yang biaya bulanannya (fee) mahal?” kata dia di Jakarta, Selasa (5/12).
Mengacu pada data BI, hingga Oktober 2017 tercatat ada 152,2 juta kartu ATM/debit yang beredar. Menurut Onny, sebanyak 80% di antaranya atau sekitar 120 juta merupakan kartu berlogo prinsipal asing seperti Mastercard, Visa, dan Union Pay. Padahal, banyak pemilik kartu ATM/debit tersebut tidak bertransaksi di luar negeri.
Namun, BI tidak melarang nasabah untuk memiliki kartu ATM/debit lain yang berlogo prinsipal asing. Sebab, kartu ATM/debit berlogo GPN hanya bisa digunakan untuk transaksi di dalam negeri. “Setiap nasabah memiliki kebutuhan,” ujarnya.
Kewajiban nasabah untuk memiliki satu kartu berlogo GPN merupakan wujud dukungan terhadap penyelenggaraan GPN. GPN adalah sistem baru yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik. Dengan GPN, transaksi kartu ATM/debit bisa diproses di seluruh mesin ATM ataupun Electronic Data Capture (EDC) di dalam negeri.
