Mantan Menteri Keuangan Peringatkan Risiko Utang PLN dan Pertamina

Desy Setyowati
21 November 2017, 17:53
Chatib-Basri
KATADATA | Bernard Chaniago
Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih rendah dan dalam batas aman, yakni di bawah 30%. Meski begitu, Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri melihat potensi risiko  utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijamin pemerintah, yang disebut contingent liabilities alias kewajiban yang belum pasti namun mungkin terjadi.

“(Rasio) utang kecil. Tapi Indonesia perlu hati-hati dengan yang namanya contingent liabilities. Utang yang dilakukan yang lain, tapi yang guarantee government. Kalau subsidi dinaikkan, misalnya, yang menanggung siapa? Pertamina. Kalau dia menanggung beban subsidi kuat tidak? PLN juga,” ujar dia dalam acara DBS Asian Insight Conference di Jakarta, Selasa (21/11).

Advertisement

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat menyoroti risiko utang BUMN yaitu PLN. Keterbatasan dana internal PLN untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah menyebabkan pendanaan PLN bergantung kepada pinjaman. Alhasil, kewajiban pembayaran utang membengkak dan membebani keuangan perusahaan.

Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan bahkan harus mengajukan permintaaan waiver (keringanan) kepada pemberi pinjaman (lender) PLN. Tujuannya untuk menghindari cross default utang PLN yang mendapatkan jaminan pemerintah. (Baca juga: Sri Mulyani Surati Jonan dan Rini Soal Risiko Gagal Bayar Utang PLN)

“Kalau (Pertamina dan PLN) sama batuk-batuk, tidak akan terjadi sih, 100% kepemilikan PLN dan Pertamina adalah pemerintah. Maka nantinya contigent liabilities itu akan menjadi isu besar,” kata Chatib.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement