Belum Cocok, BI Kaji Ulang Aturan Uang Muka Rumah Berdasarkan Wilayah

Besaran uang muka properti di Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara lainnya.
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
17 November 2017, 19:58
buruh bangunan
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Buruh mengerjakan pembangunan perumahan bersubsidi di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (1/8).

Bank Indonesia (BI) tak ingin buru-buru membuat kebijakan baru mengenai uang muka kredit properti. Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan kebijakan rasio kredit terhadap agunan (Loan to Value /LTV) spasial digodok ulang. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan dalam rapat Dewan Gubernur.

Sebelumnya, BI berencana membuat kebijakan yang memungkinkan beberapa wilayah mendapatkan rasio LTV lebih rendah atau lebih tinggi dari rasio LTV nasional. Saat ini, LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR) pertama secara nasional berkisar 85-90%. Itu artinya uang muka minimal sebesar 10-15%.

"Kami belum melihat satu struktur yang tepat untuk itu diimplementasikan. Jadi kami arahannya adalah LTV untuk didalami lagi dan diperluas bukan hanya melihat dari spasial dalam arti regional, provinsi, tetapi juga dilihat berdasarkan segmen," kata Agus di kantornya, Jakarta, Jumat (17/11).

(Baca juga: BI Beri Solusi, Program DP Rumah Nol Rupiah Berpeluang Terealisasi)

Segmentasi yang dimaksud yakni terkait jenis properti yaitu apartemen, rumah tapak, rumah susun, dan lain sebagainya. Adapun saat ini, menurut dia, rasio LTV yang berlaku di Indonesia termasuk tinggi di dunia. Umumnya, LTV di banyak negara sebesar 70-80%. Ini artinya, uang muka properti di dalam negeri tergolong rendah.

Rasio LTV saat ini juga dinilai sudah cukup baik untuk membatasi kredit agar tidak terlalu ekspansif yang menyebabkan 'bubble'. Adapun pelonggaran LTV diklaim tidak terlalu berdampak dalam mendorong kredit properti. "Itu terlihat di dua tahun yakni 2015 dan 2016 kami sudah melonggarkan LTV," ucapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait