Fasilitas Bebas PPh untuk Peserta Tax Amnesty Selesai Akhir Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan peserta pengampunan pajak hanya bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan terkait pengalihan (balik nama) tanah dan bangunan hingga 31 Desember 2017. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

"Jadi sesudah 31 Desember 2017, fasilitas pembebasan PPh menjadi gugur. Jadi dia (peserta pengampunan pajak) bisa balik nama, tapi dia harus membayar PPh," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (16/11). (Baca juga: Bebaskan Denda, Sri Mulyani Dorong Wajib Pajak Laporkan Seluruh Harta)

Sesuai ketentuan, peserta pengampunan pajak diharuskan untuk melakukan balik nama atas harta yang dideklarasikannya. Maka itu, pemerintah pun mengatur insentif berupa pembebasan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan (balik nama) aset berupa tanah dan bangunan.

Namun, beberapa waktu lalu, peserta pengampunan pajak sempat mengeluh kesulitan memproses insentif tersebut. Penyebabnya, peserta kesulitan mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Merespons keluhan tersebut, Sri Mulyani melakukan revisi aturan, wajib pajak bisa mendapatkan insentif dengan menggunakan SKB ataupun fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) yang telah dimilikinya. Dengan demikian, wajib pajak tinggal memberikan SKB maupun fotokopi SKPP sebagai bukti pembebasan PPh kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).