Tabungan Orang Kaya Naik, Sri Mulyani Masih Ragu Daya Beli Lemah

“Apakah karena belum ter-capture (BPS) atau karena menahan (belanja)."
Desy Setyowati
8 November 2017, 16:58
Sri Mulyani
Arief Kamaludin|KATADATA

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pertumbuhan konsumsi rumah tangga belum sesuai ekspektasi, kurang dari 5% hingga kuartal III 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah tengah mempelajari penyebabnya, termasuk kemungkinan masyarakat menengah atas menahan belanja.

Menurut Sri Mulyani, rekening bank dengan nominal di atas Rp 5 miliar terus meningkat. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat menengah atas sebetulnya masih positif. Maka itu, ia menduga, kemungkinannya adalah masyarakat menengah atas mengubah pola belanja dari offline ke online sehingga tak terekam BPS atau sengaja menahan belanja.

“Ini berarti masalah apakah mereka berubah dari sisi pola konsumsi dan perubahan itu belum terekam dari seluruh konsumsi yang dicatat BPS? Itu kami juga mau pahami, karena bukan masalah daya beli, tapi apakah karena belum ter-capture atau karena menahan," kata dia di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (8/11).

Atas dasar itu, ia menilai perlu juga dilihat tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi. Namun, menurut dia, tingkat kepercayaan konsumen masih sangat tinggi. Berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI), indeks keyakinan konsumen memang masih dalam posisi optimis pada Oktober lalu, meski menurun dibandingkan bulan sebelumnya. "Kami akan terus lakukan pembahasan," ucapnya.

Advertisement

(Baca juga: Survei BI: Keyakinan Konsumen Turun karena Pesimis Lapangan Kerja)

Selain mempelajari konsumsi masyarakat kaya, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga masih mencermati daya beli masyarakat menengah ke bawah. Menurut dia, ada indikasi upah buruh di sektor pertanian tetap. Alhasil, konsumsinya tidak meningkat. Padahal, inflasi atau harga komoditas cenderung menurun terus. "Ini menjadi sesuatu yang perlu dipelajari (juga)," ucapnya.

Menurut dia, bila perlambatan pertumbuhan konsumsi akibat turunnya daya beli masyarakat menengah bawah, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk memaksimalkan seluruh program yang bisa menghasilkan tambahan penghasilan atau pendapatan bagi masyarakat. Misalnya, memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun dana desa yang mencapai Rp 60 triliun.

"Itu (program) harus dilakukan dengan desain agar masyarakat bisa langsung menikmati sehingga daya belinya bisa meningkat," kata dia. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus menjaga inflasi di level yang serendah mungkin. (Baca juga: Pemerintah Gencar Salurkan Bansos untuk Dongkrak Daya Beli)

Adapun untuk mendorong pendapatan masyarakat menengah bawah, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah fokus mendorong penciptaan kesempatan kerja. Melihat pertumbuhan investasi swasta yang mencapai 7,11% dan ekspor 17,26% di kuartal III lalu, ia melihat peluang kesempatan kerja bakal tercipta. “Oleh karena itu momentumnya kami jaga,” ucapnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait