Aturan Baru Uang Muka Rumah Dibahas Dewan Gubernur BI Bulan Depan

Suatu wilayah harus memenuhi tiga syarat untuk mendapatkan kelonggaran uang muka.
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
27 Oktober 2017, 17:33
KPR rumah
Arief Kamaludin|KATADATA

Rancangan kebijakan baru tentang rasio kredit terhadap agunan (Loan to Value/LTV) spasial hampir rampung. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap kebijakan tersebut bisa diajukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada pertengahan November 2017.

Dengan kebijakan tersebut, bakal ada beberapa wilayah yang mendapatkan uang muka properti lebih rendah atau lebih tinggi dari LTV nasional. Saat ini, LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR) secara nasional maksimal sebesar 80%. Itu artinya uang muka minimal sebesar 20%.

"Kajian-kajian sudah kami lakukan. Rumusnya kebijakan maupun konsep Peraturan PBI (PBI) sedang kami finalkan. Semoga November bisa kami ajukan dalam RDG," kata Perry di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (27/10). (Baca juga: BI Himpun Banyak Data untuk Revisi Aturan Uang Muka Kredit Rumah)

Menurut Perry, ada tiga syarat agar suatu wilayah mendapat kelonggaran LTV. Pertama, KPR di wilayah tersebut terlalu rendah dari yang diperlukan. "Ada provinsi yang memang kreditnya terlalu rendah, maka disamping relaksasi nasional, ada tambahan relaksasi untuk provinsi-provinsi itu," kata dia. (Baca juga: BTN Dukung Aturan Uang Muka Rumah Berdasarkan Wilayah)

 

Kedua, harga perumahan di wilayah tersebut terlalu rendah. Ketiga, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sektor perumahan di wilayah tersebut masih wajar. "Misalnya, LTV nasional sekarang 80%. Provinsi itu (yang menenuhi ketiga syarat itu) bisa naik sampai 85%. Jadi uang muka cukup 15%," ucapnya.

Harapannya, kebijakan ini bisa mendorong penyaluran kredit. Hingga Agutus 2017 lalu, penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh 8,3% secara tahunan. Adapun pelonggaran LTV baru dipertimbangkan untuk KPR saja, belum untuk kredit kendaraan bermotor (KKB). 

Video Pilihan

Artikel Terkait