Kadin Usul Batas Nilai Bawaan dari Luar Negeri Kena Pajak Jadi US$ 500

Pengamat pajak menilai kenaikan 10 kali lipat batas bawah harga barang bawaan dari luar negeri yang kena pajak tidak membuat Indonesia banjir barang impor.
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
27 September 2017, 20:38
Bandara udara
Katadata

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai batas bawah harga barang bawaan dari luar negeri yang dikenakan pajak impor dan bea masuk bisa naik menjadi US$ 500 per orang atau US$ 2.000 per keluarga dari sekarang ini US$ 250 per kepala dan US$ 1.000 per keluarga. Kenaikan sebesar itu diyakini tidak akan membuat Indonesia kebanjiran barang impor. 

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono menjelaskan, kenaikan tersebut sejalan dengan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) yang juga sudah naik. "Coba bandingkan PTKP kan waktu itu (saat batasan harga US$ 250 diberlakukan pada 2010) sebesar Rp 2 juta, sekarang sudah Rp 4,5 juta," kata dia saat diskusi bertajuk 'Bawa Oleh-Oleh Kemahalan, harus Siap Dipajaki?' di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (27/9).

Menurut Herman, kenaikan tersebut juga sudah mempertimbangkan kepentingan pelancong. Sebab, kenaikan tersebut sudah memperhitungkan biaya yang ditanggung penumpang untuk bepergian. Ia menekankan, tidak mungkin beban bea masuk dan pajak impor melebihi ongkos yang harus dikeluarkan untuk bepergian. (Baca juga: Ditjen Bea Cukai Kaji Batasan Bea Masuk Barang Beli di Luar Negeri)

Di sisi lain, Deputy Director Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Ruben Hutabarat justru memandang kenaikan signifikan batasan harga hingga 10 kali lipat menjadi US$ 2.500 per orang ataupun US$ 10.000 per keluarga bahkan masih aman bagi industri dalam negeri.

"Industri dalam negeri sebetulnya enggak akan terlalu terganggu. Lagi pula barang yang dibawa traveler (pelancong) ini kan luxury goods (barang mewah) yang kompetitor atau substitusinya (di dalam negeri) jarang," kata dia.

Kenaikan 10 kali lipat juga dinilainya tak lantas mendorong barang impor masuk. Sebab, ada batasan bagasi yang boleh dibawa penumpang. Jika ingin menambah bagasi, maka biaya yang dikeluarkan penumpang pun bertambah.

Dampak kenaikan signifikan tersebut terhadap penerimaan negara juga dinilai tidak besar. Sebab, “Komposisi bea masuk ke penerimaan total itu hanya 2%," kata dia. (Baca: Mendorong Ekstensifikasi Cukai)

Menanggapi kedua usulan tersebut, Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan Nasrudin Djoko Surjono menjelaskan, pihaknya mengakui perlu ada perubahan aturan. Tapi, untuk mengubah aturan diperlukan kajian mendalam terkait dengan kondisi perekonomian, industri, dan masyarakat. "Sekarang memang kami sedang kaji," kata dia.

Beberapa negara tercatat baru saja menaikkan batasan harga barang bawaan dari luar negeri yang terkena pajak. Filipina, misalnya, menaikkan dari 10 peso menjadi 10.000 peso. Djoko menilai kenaikan itu wajar, sebab jika dinilai dengan dolar AS maka kenaikannya hanya menjadi US$ 200, masih lebih rendah dari Indonesia. Selain itu, AS juga baru saja merevisi ketentuan serupa pada Maret 2016 lalu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengutarakan, selain besaran batasan, instansinya juga mengkaji perihal birokrasi. Ia ingin prosedurnya tidak rumit, sehingga masyarakat bisa lebih mudah memahami ketentuan terkait. "Saya kira kami akan melihat referensi dari negara lain,” kata dia.

Video Pilihan

Artikel Terkait