Kemenkeu Tekankan Insentif Pajak Tak Cukup Dongkrak Investasi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menekankan pertumbuhan investasi membutuhkan perbaikan iklim investasi secara keseluruhan.
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
15 September 2017, 10:14
Pertumbuhan Ekonomi
Arief Kamaludin|KATADATA
Pembangunan gedung perkantoran di Jakarta.

Pemerintah menyatakan bakal menggenjot investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tahun depan. Namun, Kementerian Keuangan menekankan, untuk mencapai target tersebut bukan hanya dibutuhkan insentif pajak. Tapi, perbaikan iklim investasi.

Sejauh ini, pemerintah tercatat telah menyediakan sederet insentif pajak dari mulai tax allowance, tak holiday, Kawasan Ekonomi Kusus (KEK), kawasan industri khusus, Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan. Namun, insentif tersebut belum banyak diminati pelaku usaha. (Baca juga: Pacu Investasi, Jokowi dan Sri Mulyani Evaluasi Insentif Pajak)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, untuk tax allowance, misalnya, hanya sekitar 130 perusahaan yang mendaftarkan diri. "Kami dari awal yakin yang namanya tax insentif (insentif pajak) itu bukan satu-satunya faktor untuk investasi," kata Suahasil di Jakarta, Kamis (14/9). 

Menurut dia, minat pengusaha dalam berinvestasi dipengaruhi oleh iklim investasi secara keseluruhan. Maka itu, perlu perbaikan menyeluruh. "Bukan hanya tax insentif. Ya perizinan, dwelling time (waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan), ketersediaan infrastruktur, listrik, telekomunikasi, macam-macam," kata dia. (Baca juga: Desak Pemda Tarik Investasi, Pemerintah Pertimbangkan Hukuman)

Pemerintah menargetkan investasi tumbuh dari 5,4% tahun ini menjadi 6,3% tahun depan. Kenaikan target investasi tersebut untuk mendongkrak target pertumbuhan ekonomi dari 5,2% tahun ini menjadi 5,4% tahun depan.

Secara rinci, Suahasil menjelaskan, penyaluran kredit untuk modal kerja dan investasi dibidik tumbuh masing-masing 13% dan 15%. Sedangkan belanja modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didorong tumbuh sekurang-kurangnya 20%.

Berdasarkan sektor industri, ia memprediksi, pertumbuhan bisnis sektor jasa masih akan tinggi tahun depan. Misalnya, sektor informasi dan komunikasi diprediksi tumbuh 10,5%, jasa keuangan dan asuransi tumbuh 10,1%. Kemudian, transportasi dan pergudangan tumbuh 8,3%, dan jasa perusahaan 7,6%. (Baca juga: Investasi di Sektor Energi Baru Terbarukan Makin Diminati)

Sementara itu, sektor unggulan seperti pertanian diperkirakan hanya tumbuh 3,6% tahun depan, hanya naik tipis dari proyeksi tahun ini yang sebesar 3,4%. "Sektor pertanian perlu ditingkatkan melalui program modernisasi dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas," ujar dia.

Di sisi lain, sektor konstruksi diproyeksi tumbuh 6,7%, pengolahan 4,9%, dan sektor pertambangan serta penggalian 1,4% tahun depan.

Video Pilihan

Artikel Terkait