Sri Mulyani Sarankan DPR Minta Izin Rakyat Bangun Gedung Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan meloloskan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengalokasikan anggaran pembangunan gedung baru. Ia menginginkan agar DPR lebih dulu meminta izin kepada rakyat.
"Silakan menyampaikan kepada masyarakat secara transparan saja bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya adalah masyarakat menghendaki adanya gedung baru, atau alun-alun baru. Ini kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dan dewan saja," kata dia usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/8).
Sebelumnya, DPR disebut-sebut mengajukan anggaran Rp 7,2 triliun tahun depan. Namun, pemerintah hanya menetapkan Rp 5,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Adapun anggaran itu terbagi atas anggaran Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR Rp 1,7 triliun. (Baca juga: RAPBN 2018: Anggaran DPR Naik 35,7%, Tanpa Alokasi Apartemen)
Sri Mulyani menjelaskan, sebagai pengelola keuangan negara, yang paling utama baginya adalah efisiensi anggaran. Bila sudah dianggarkan tapi tidak terlaksana, hal itu akan menimbulkan inefisiensi. Padahal, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah masih harus mengutamakan program prioritas.
"Jangan sampai kami sudah anggarkan, kemudian secara politis tidak dilaksanakan dengan reaksi negatif dari masyarakat. Itu jadi ada Rp 2 triliun yang tidak terpakai. Ini kan kemudian menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan kami," kata dia.
Ia pun mengingatkan, DPR pernah mengajukan anggaran serupa pada 2015. Namun, akhirnya tidak direalisasikan lantaran munculnya penolakan dari masyarakat. "Kalau masyarakat bereaksi sebagai wakil rakyat kan mereka bertanggung jawab untuk mengikuti atau merespons pandangan dari rakyatnya yang diwakili itu," kata dia.
