DPR Soroti Target Pajak 2018, Berisiko Meleset Rp 100 Triliun

Pemerintah diminta mengejar pajak dari bisnis ekonomi digital seperti e-commerce.
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
24 Agustus 2017, 20:37
Rapat Paripurna DPR
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti tingginya target penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.609,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Target tersebut dinilai berisiko meleset lantaran rasio pajak (tax ratio) yang rendah. Sekarang ini, rasio pajak hanya 10,36%, terendah dalam 10 tahun terakhir.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo memperkirakan target penerimaan perpajakan berisiko meleset jauh. "Kami perkirakan akan ada shortfall (selisih antara realisasi dan target pajak) minimal Rp 100 triliun," kata dia saat Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/8). (Baca juga: Pemerintah Target Penerimaan Negara Naik Rp 142 Triliun di 2018)

Kekhawatiran soal shortfall juga disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Rianto Subekti. Maka itu, ia meminta pemerintah menjabarkan secara detail langkah-langkah untuk membuat rasio pajak mencapai target 11,5% tahun depan sehingga mendukung penerimaan pajak. "Kami meminta penjelasan pemerintah mengenai langkah apa untuk memenuhi target rasio pajak (11,5% di 2018)?" kata dia.

Sementara itu, Anggota DPR dari PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto meminta pemerintah melakukan ekstensifikasi pajak dengan mengejar pajak dari bisnis ekonomi digital seperti e-commerce. Hal senada juga disuarakan Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Maulani Saragih. "Harus ada ekstensifikasi," ucapnya. (Baca juga: Sri Mulyani Segera Tarik Pajak Pelaku e-Commerce)

Ke depan, para anggota DPR berharap penerimaan pajak bisa semakin tinggi sehingga utang bisa dikurangi. Defisit keseimbangan primer pun diharapkan bisa sesuai rencana yaitu di bawah Rp 100 triliun. Keseimbangan primer adalah total penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Bila keseimbangan primer defisit, maka artinya, pemerintah harus menarik utang untuk membayar bunga utang.

Tahun depan, pemerintah menargetkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp 78,4 triliun. Meski begitu, Fraksi Partai Gerindra beranggapan defisit berisiko melonjak menjadi Rp 150 triliun.

Adapun DPR menanggapi beragam asumsi makro RAPBN 2018. Mayoritas fraksi memandang target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 5,4% cukup realistis. Di sisi lain, inflasi yang rendah sebesar 3,5% mendapat apresiasi. Namun, DPR meminta pemerintah berhati-hati dalam soal nilai tukar rupiah lantaran adanya potensi tekanan akibat kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).

Pemerintah mengasumsikan nilai tukar rupiah berada di level Rp 13.500 per dolar AS dan bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3%.

Video Pilihan

Artikel Terkait