Sri Mulyani: Tanpa Utang, Pemerintah Harus Pangkas Belanja Rp 400 T
Banyaknya permintaan agar pemerintah tak menambah utang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kebingungan. Sebab, bila hal itu dilakukan maka pemerintah harus memangkas belanja besar-besaran.
Ia menerangkan, tahun ini, belanja negara dipatok Rp 2.133,3 triliun. Sedangkan pendapatan negara diproyeksi sebesar Rp 1.736,1 triliun. Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit sebesar Rp 397,2 triliun. (Baca juga: Sahkan Revisi APBN 2017, DPR Minta Pemerintah Waspadai Defisit)
"Kalau ingin APBN tanpa utang maka saya potong belanja Rp 397,2 triliun. Itu balance (imbang) kan?" kata dia dalam acara Forum Merdeka Barat bertajuk "Utang: Untuk Apa dan Siapa?" di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Kamis (27/7).
Persoalannya, belanja apa yang bisa dipangkas? Gaji pegawai negeri sipil (PNS) misalnya, harus dibayar. Di sisi lain, alokasi belanja pendidikan dan kesehatan sudah dipatok masing-masing sebesar 20% dan 5% dari total APBN. Subsidi energi juga tak bisa serta merta dipangkas.
"Gaji enggak mungkin saya potong kan? (Anggaran) sekolah saya potong enggak? Kesehatan perlu saya potong? Subsidi boleh dipotong enggak? Katanya, 'sudah mahal, jadi enggak boleh dipotong'. Jumlah saja semua. Mana yang bisa saya potong?" ujar dia.
Persoalan lainnya, pemerintah membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur untuk mendorong perekonomian. Apalagi, investasi di bidang infrastruktur saat ini terbilang rendah, hanya 35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh menurun dibanding 20 tahun lalu yang mencapai 60% terhadap PDB. (Baca juga: Sri Mulyani: Utang Kita Lebih Rendah Dibandingkan Malaysia & Thailand)
Selain itu, minimnya infrastruktur, misalnya yang terkait sarana transportasi, membuat biaya hidup masyarakat jadi mahal. Maka itu, permintaan sejumlah pihak agar pemerintah tidak menambah utang membuat Sri Mulyani bingung. Ditambah lagi, penerimaan negara khususnya dari pajak juga sulit didorong untuk naik tinggi. (Baca juga: Ditjen Pajak Intip Rekening, Target Kenaikan Rasio Pajak Bisa Tercapai)
