UU Buka Rekening Nasabah Disahkan, Sri Mulyani Janji Jaga Rahasia
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan disahkan menjadi undang-undang (UU). Peraturan tersebut mewajibkan lembaga keuangan untuk menyetorkan secara rutin data nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak.
"Perppu akses informasi untuk kepentingan perpajakan setuju disahkan jadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/7). (Baca juga: Ditjen Pajak Intip Rekening, Target Kenaikan Rasio Pajak Bisa Tercapai)
Merespons pengesahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan informasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Informasi tersebut juga hanya dapat diakses oleh petugas pajak tertentu, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dari orang yang bertanggungjawab (person in charge/PIC) pun diatur secara tegas, termasuk ancaman disiplin atas pelanggaran yang dilakukannya. (Baca juga: Sri Mulyani: Perppu Tak Boleh Jadi Alat Intimidasi Wajib Pajak)
Selain itu, Sri Mulyani menyatakan pihaknya sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur (standard operating procedure/SOP) terkait perlindungan kerahasiaan data dan informasi dengan mengacu pada standar internasional. Adapun saat ini, pihaknya tengah menyempurnakan sistem informasi di Ditjen Pajak untuk semakin menjaga kerahasiaan.
"Dalam rangka peningkatan manajemen keamanan, kami juga sedang menyempurnakan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di Ditjen Pajak," kata dia. (Baca juga: Kecuali Gerindra, Komisi XI Setujui Perppu Keterbukaan Data Nasabah)
