DPR Akan Sahkan Revisi APBN 2017, Utang Naik 20% Jadi Rp 461 Triliun

Defisit anggaran diajukan sebesar Rp 397,2 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun diproyeksikan hanya akan mencapai Rp 362,9 triliun atau 2,67% dari PDB.
Desy Setyowati
27 Juli 2017, 09:39
Rapat Paripurna DPR
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Mayoritas fraksi di Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017 dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan, Kamis (27/7). Utang disepakati naik Rp 76,65 triliun atau 20% menjadi Rp 461,34 triliun seiring dengan proyeksi kenaikan defisit anggaran.

Dari 10 fraksi, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak RAPBNP 2017 ini untuk disahkan. Adapun fraksi-fraksi lainnya menyetujui, namun meminta agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang dan menggunakannya untuk hal yang bermanfaat.

“Pinjaman yang naik harus diimbangi pemanfaatan yang berkualitas,” kata Anggota Banggar dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Supiadin A.S. saat Rapat Kerja  dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/7) malam. Anggota lainnya dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Bobby Adhityo meminta pemerintah memanfaatkan utang untuk mendorong perekonomian.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra yang diwakilkan oleh Nizar Zahro menyatakan tidak sepakat karena tidak yakin dengan postur RAPBNP. Salah satu yang dipersoalkan yaitu tentang defisit anggaran yang diajukan sebesar Rp 397,2 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB), meski diproyeksikan hanya Rp 362,9 triliun atau 2,67% dari PDB.

“APBN disusun sesuai dengan kebutuhan negara dan kemampuan himpun pendapatan negara, tetapi kemampuan ini justru diukur pada kemampuan utang,” ujar dia. “Gerindra tidak setuju RAPBNP 2017. Namun mempersilahkan pemerintah menjalankan keyakinanya atas RAPBNP 2017. (Baca juga: Sri Mulyani Revisi APBN 2017, Ekonom Dukung Pelebaran Defisit)

Uraian

(Rp triliun)

2017

APBN

RAPBNP

Kesepakatan Panja

I. Surat Berharga Negara (neto)

340

467,3

467,3

II. Pinjaman (neto)

(15,3)

(5,97)

(5,97)

1. Pinjaman dalam negeri (neto)

1,49

1,73

1,73

a. Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto)

2,5

2,5

2,5

i. Kemenhan

1,9

1,9

1,9

ii. Polri

0,6

0,6

0,6

b. Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri

(1,01)

(0,77)

(0,77)

2. Pinjaman luar negeri (neto)

(16,79)

(7,7)

(7,7)

a. Pinjaman luar negeri (bruto)

48,3

57,5

57,5

i. Pinjaman tunai

13,3

20,1

20,1

ii. Pinjaman kegiatan

34,99

37,4

37,4

(1) Pinjaman kegiatan pemerintah pusat

24,92

29,68

29,68

a. Pinjaman kegiatan kementerian dan lembaga (K/L)

23,92

27,21

27,21

-Kemenhan

10,37

10,37

10,37

-KemenPU/PERA

6,19

8,08

8,08

-Kemen Ristek Dikti

1,44

2,63

2,63

-Polri

2,67

2,67

2,67

-K/L Lainnya

3,24

3,46

3,46

b. Pinjaman kegiatan diterushibahkan

1,02

2,48

2,48

-Pemprov DKI Jakarta (MRT project)

0,76

2,12

2,12

-115 Kabupaten/Kota (water resources and irigation sector management project-Phase II)

0,25

0,35

0,35

(2) Pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda

10,07

7,72

7,72

b. Pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri

(65,08)

(65,2)

(65,2)

Jumlah

384,69

461,34

461,34


Lantaran utang jadi sorotan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati pun berencana menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut kepada DPR. Ia pun berencana menjelaskan kepada masyarakat mengenai manfaat utang melalui acara forum media dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Kamis (27/7). (Baca juga: Sri Mulyani: Utang Kita Lebih Rendah Dibandingkan Malaysia & Thailand)

Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa utang diperlukan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut dia, investasi pemerintah di bidang infrastruktur telah menurun jauh. Pada 20 tahun silam, alokasinya mencapai 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan saat ini, alokasinya hanya 35% terhadap PDB. Rendahnya pembangunan infrastruktur telah berdampak pada biaya hidup yang mahal. 

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait