Ditjen Pajak Evaluasi Kenaikan PTKP: Gerus Atau Dorong Penerimaan

Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) semestinya bisa meningkatkan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Desy Setyowati
26 Juli 2017, 13:01
Pajak
Arief Kamaludin|KATADATA

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengeluh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) membuat penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) menurun. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berpendapat, penurunan tersebut semestinya bisa dikompensasi oleh kenaikan penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Sebab, konsumsi masyarakat semestinya meningkat imbas kenaikan PTKP.

Menanggapi pernyataan Darmin, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan, instansinya masih mengkaji efektivitas dari kenaikan PTKP tersebut terhadap kenaikan penerimaan PPN. “Itu bagian yang masih kami kaji,” kata Yon usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/7). (Baca juga: Darmin Ingin Batas PTKP Naik untuk Dongkrak Daya Beli)

Menurut dia, ada kemungkinan wajib pajak yang perhasilannya bertambah karena PTKP naik bertransaksi jual beli di warung ataupun secara online (e-commerce). Sedangkan, hingga saat ini, Ditjen Pajak masih mencari cara untuk memungut pajak dari kedua jenis usaha ritel tersebut. Alhasil, dampaknya ke PPN bisa saja tidak terlalu besar.

"Ada orang penghasilannya nambah karena PTKP naik, lalu dibelanjakan kebutuhan pokok di warung, jadi enggak ada PPN-nya. Dan orang warung juga enggak bayar PPh. Makanya kami cek dulu. Bisa juga belanja lewat e-commerce," ujar dia. (Baca: Penyesuaian PTKP Berdasarkan Upah Minimum Menuai Pro Kontra)

Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah konsumen yang berbelanja melalui e-commerce mencapai 24,74 juta per Januari 2017. Adapun rata-rata keuntungan e-commerce disebut-sebut mencapai Rp 3,1 juta per konsumen per tahun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyebut kenaikan PTKP telah membuat penerimaan pajak menurun di daerah-daerah dengan upah minimum privinsi (UMP) rendah. Ia pun mengusulkan PTKP disesuaikan dengan UMP.

"Kalau saya usul, sesuaikan dengan UMP. Dengan adanya (kenaikan) PTKP ini, Kanwil Yogyakarta penerimaannya jatuh. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)-nya sangat menurun karena banyak yang di bawah PTKP," kata Ken. 

Mulai tahun lalu, pemerintah memang menaikkan PTKP sebesar 50% dari Rp 3,6 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Ditjen Pajak pernah menyebut kenaikan PTKP tersebut saja mengurangi potensi penerimaan pajak sebesar Rp 18 triliun.

Adapun tahun ini, DPR dan pemerintah menyepakati untuk memangkas target penerimaan pajak sebesar Rp 30 triliun menjadi Rp 1.241,7 triliun. Sepanjang semester I lalu, realisasinya tercatat sebesar Rp 482,66 triliun atau 61,13% dari target.

Menurut Yon, instansinya masih mengusahakan agar target tersebut tercapai. Namun, secara umum, dia melihat, rata-rata penerimaan pajak dari mayoritas sektor tumbuh di atas 10% secara tahunan.

"Industri pengolahan tumbuh, perdagangan tumbuh, double digit semua. Jasa keuangan, real estate, dan pertambangan juga. Penerimaan bagus tapi tidak tinggi-tinggi amat," kata Yon.

Video Pilihan

Artikel Terkait