Gaji Ke-13 PNS Cair Rp 6,8 T, Konsumsi Masyarakat Bakal Terdongkrak

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan pencairan gaji ke-13 bisa menggenjot konsumsi rumah tangga di kuartal III tumbuh lebih tinggi dibanding kuartal II lalu.
Desy Setyowati
21 Juli 2017, 18:17
PNS
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta memeriksa dokumen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jakarta, Senin (27/3).

Pemerintah menyatakan telah menyalurkan seluruh gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp 6,8 triliun. Pasca pencairan tersebut, konsumsi masyarakat diproyeksi bakal membaik.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan, sebagian besar kementerian dan lembaga bahkan sudah menyalurkan gaji ke-13 tiga hari setelah Lebaran. "Sudah disalurkan 100 persen," tutur Marwanto usai Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7).

Pencairan gaji ke-13 sengaja dilakukan pasca Lebaran untuk membantu PNS memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya di tahun ajaran baru. Besaran gaji ke-13 yakni sejumlah penghasilan yang biasa diterima atau gaji pokok ditambah tunjangan kinerja.

Dengan perkembangan ini maka secara keseluruhan pemerintah menyalurkan Rp 23 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13, dan pensiun ke-13 untuk pensiunan PNS tahun ini. "Realisasi tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu," kata Marwanto. Pemerintah hanya menyalurkan Rp 17,9 triliun tahun lalu.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan pencairan gaji ke-13 bisa menggenjot konsumsi rumah tangga tumbuh 5,3% pada kuartal III 2017. Proyeksi tersebut lebih tinggi dari proyek kuartal II yang hanya sebesar 4,9-5,1% meski ada Ramadan dan Lebaran.

"Konsumsi rumah tangga masih khawatir hanya 4,9-5,1 persen (di kuartal II). Kalau Kuartal III bisa 5,3 persen karena gaji ke-13," kata dia.

Menurut dia, perbaikan konsumsi rumah tangga juga lantaran adanya belanja pendidikan di tahun ajaran baru. Selain itu, seiring dengan maraknya belanja secara online atau e-commerce.

"Karena bertepatan dengan tahun ajaran dan e-commerce yang akhir-akhir ini penjualannya marak jadi ada pengaruhnya. Bisa bantu dua persen (ke pertumbuhan konsumsi rumah tangga) dari baseline," ucapnya.

Lemahnya konsumsi masyarakat jadi perhatian dalam rapat bulanan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 19-20 Juli lalu. Dalam siaran persnya, BI melansir pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut namun tidak sekuat perkiraan semula terutama akibat perlambatan konsumsi.

Konsumsi yang melemah tercermin dari perlambatan penjualan ritel hingga berakhirnya semester I 2017. Angka penjualan ritel selama Juni bahkan tercatat turun 6,7% ketimbang periode yang sama tahun lalu. (Baca juga: Dorong Konsumsi, HIPPINDO Gelar Hari Belanja Diskon di Seluruh Daerah)

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dodi Budi Waluyo mengatakan, salah satu penyebab lemahnya konsumsi pada semester 1 juga karena gaji ke-13 PNS yang baru cair di awal Juli. "Daya beli masyarakat terpengaruh tarif listrik dan penundaan gaji PNS aktif dari Juni ke Juli," kata dia. (Baca juga: BI: Daya Beli Lemah, Konsumsi Masyarakat di Bawah Prediksi)

Di lain kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan untuk kembali mendongkrak konsumsi, perlu adanya perbaikan realisasi anggaran pemerintah dan kinerja ekspor.

"Kalau anggaran pemerintah realisasinya makin baik, pengaruhnya positif untuk konsumsi," kata dia. Di sisi lain, perbaikan kinerja ekspor bisa mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang penghasilannya bergantung atau dipengaruhi ekspor tersebut. (Baca juga: Ekspor Membaik, ADB Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Jadi 5,9%)

Saat ini, terdapat tiga sektor ekspor yang cukup baik kinerjanya, yakni sektor pertanian terutama dari perkebunan, industri, dan pertambangan. "Kalau ekspornya baik, penghasilan masyarakat membaik, termasuk juga industri. Jadi, satu sama lain ada hubungannya tapi tidak saat yang sama," kata Darmin.

Maka itu, ia menilai, pemerintah hanya harus menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah disusun, terutama terkait dengan perbaikan iklim usaha untuk bisa meningkatkan investasi. Menurut dia, tidak perlu ada kebijakan khusus untuk menggenjot konsumsi.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait