OJK Baru Beri Izin Tiga Pegadaian Swasta

“Kami mengimbau kepada masyarakat menggunakan jasa gadai yang telah berizin dari OJK," kata Komisioner OJK Firdaus Djaelani.
Desy Setyowati
18 Juli 2017, 15:45
Pegadaian
Agung Samosir|KATADATA

Di tengah menjamurnya usaha pegadaian swasta ternyata baru tiga di antaranya yang berizin. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, bila Sampai Oktober tahun depan masih ada pegadaian yang belum berizin, maka akan ditetapkan sebagai usaha ilegal.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK Edy Setiadi memaparkan, berdasarkan data PT Pegadaian (Persero), terdapat 217 usaha pegadaian swasta yang beroperasi.

"Itu belum termasuk yang tidak teridentifikasi atau tukang emas yang menyediakan jasa gadai emas atau tukang elektronik yang meyediakan jasa gadai elektronik," kata dia, di Jakarta, Senin (17/7). (Baca juga: Ribuan Gadai Jalanan, Yang Terdaftar OJK Baru Belasan)

Tiga pelaku usaha yang telah mengantongi izin yaitu PT HBD Gadai Nusantara, PT Gadai Pinjam Nusantara, dan PT Sarana Gadai Prioritas. Di luar itu, ada enam lainnya yang sedang memproses perizinan dan sudah mendapat tanda daftar yaitu KSP Mandiri Sejahtera Abadi, KSU Dana Usaha, PT Rimba Hijau Investasi, Mitra Kita, PT Mas Agung Sejahtera, dan PT Surya Pilar Kencana.

Advertisement

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani menekankan, pihaknya mendorong pelaku usaha gadai mendaftarkan dan mengurus perizinan usaha ke OJK. Hal tersebut untuk melindungi pengguna jasa. Selain itu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha tersebut.

"Kalau ada yang mau langsung ajukan izin boleh atau daftar dahulu juga boleh, Kami juga mengimbau kepada masyarakat menggunakan jasa gadai yang telah berizin dari OJK," ujar Firdaus.

Kewajiban pegadaian untuk mengurus izin tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 terkait usaha pergadaian di Indonesia. Setidaknya ada lima ketentuan penting dalam peraturan tersebut.

Pertama, OJK mensyaratkan usaha pegadaian berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Kedua, terkait permodalan, perusahaan pegadaian hanya memiliki dua lingkup usaha yaitu tingkat Kabupaten dengan modal paling sedikit Rp 500 juta dan tingkat Provinsi dengan modal minimal Rp 2,5 miliar.

Ketiga, OJK meminta usaha pegadaian untuk melakukan registrasi atau pendaftaran kepada OJK. Permohonan pendaftaran paling lambat dua tahun setelah aturan ini diterbitkan. OJK akan memberikan persetujuan paling lambat 10 hari sejak permohonan pengajuan dan setelah itu akan diberikan tanda bukti terdaftar.

Keempat, bagi pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar wajib melakukan permohonan perizinan usaha sebagai perusahaan pegadaian swasta paling lambat tiga tahun sejak peraturan ini diundangkan. Perusahaan pegadaian ini juga dilarang untuk memindahkan alamat atau unit usahanya.

Kelima, kegiatan usaha yang diperkenankan meliputi penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, berdasarkan fidusia, dan pelayanan jasa titipan barang berharga. Usaha pergadaian ini pun harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan tertutup untuk asing karena usaha ini akan berfokus pada UMKM.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait