DPR Minta Sri Mulyani Waspadai Amerika Jadi Surga Baru Pajak
Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan Amerika Serikat (AS) berpotensi menjadi surga pajak (tax haven) baru. Sebab, AS tak ikut kerja sama global pertukaran data keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) terkait pajak. Maka itu, DPR meminta pemerintah mengambil langkah yang diperlukan agar warga negara Indonesia (WNI) tidak melarikan hartanya ke AS.
Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo mengatakan, meski AS tak ikut AEoI, namun negara tersebut bisa meminta data keuangan warga negaranya di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal itu dimungkinkan setelah pemerintah Negeri Paman Sam menjalankan kerja sama unilateral untuk mendukung pemberlakuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) di negara tersebut.
Sebaliknya, Indonesia tak punya hak serupa, lantaran kebijakan itu tidak otomatis berlaku resiprokal. Indonesia harus mengurus perjanjian khusus terlebih dulu. Maka itu, Andreas meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengantisipasi kondisi tersebut. "Jangan-jangan AS nanti jadi tax haven baru. Ini harus segera (diatasi) karena FATCA ini sejak 2010," ujar dia saat Rapat Kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/7). (Baca juga: Sri Mulyani Bidik Dana WNI Rp 1.000 Triliun, Singapura Siap Kerja Sama)
Merespons permintaan itu, Sri Mulyani menjelaskan, posisi AS bagi dunia berbeda dengan Indonesia. AS merupakan pusat bisnis dunia, sehingga memiliki posisi tawar yang cukup besar. Maka itu, AS bisa menerapkan kerja sama unilateral semacam FATCA.
Adapun FATCA diberlakukan setelah Biro Investigasi Federal AS (Federal Bureau of Investigation/FBI) menemukan adanya harta wajib pajak senilai US$ 700 juta di Union Bank of Switzerland (UBS) pada 2008 silam. Imbas temuan tersebut, otoritas pajak AS atau Internal Revenue Service (IRS) meminta UBS melaporkan 5 ribu rekening wajib pajak ke AS.
