APBN Terbatas, Luhut: Indonesia Butuh Utang dan Investasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menekankan, tidak salah menambah utang selama untuk kegiatan produktif. Indonesia membutuhkan utang dan investasi swasta lantaran kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk berinvestasi terbatas.
"Saya ini kan pedagang, kalau saya pinjam uang, uang itu jadi produktif, nah proyek itu yang bayar utang itu. Apa masalahnya?" ujar dia usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).
Pada 2016, utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.466,96 triliun atau 27,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Per April lalu, utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.667,41 triliun. Dengan rincian, Rp 2.014,03 triliun dalam rupiah dan Rp 766,58 triliun dalam valas.
Luhut menjelaskan, sekalipun jumlah utang valas cukup besar, namun terimbangi dengan investasi asing yang besar pula. Tiongkok, misalnya, sudah mulai berinvestasi di Indonesia senilai US$ 10 miliar melalui pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Morowali, Sulawesi Tengah.
"Mulai kemarin, Indonesia telah memproduksi nikel ore sampai jadi stainles steel di Morowali. Smelter Investasi hampir US$10 miliar, tapi tidak pakai ribut-ribut langsung kami kerjakan. Ada 30 ribu tenaga kerjanya nanti, asingnya mungkin nanti ada beberapa ratus atau seribu orang," tutur dia. (Baca juga: Pemerintah Incar Investasi Rp 67 Triliun dari Uni Emirat Arab)
Ia pun menyebut adanya investor asal Tiongkok yang berencana untuk berinvestasi senilai US$ 25 miliar. "Dia (Cina) mau investasi US$ 25 miliar, B to B (business to business), bukan G to G (government to government). Dia cari partner (mitra) Indonesia, kami partner-kan, misalnya dengan private placement. Merekalah yang main, masalahnya di mana?" ujar dia.
