APBN Terbatas, Luhut: Indonesia Butuh Utang dan Investasi

"Saya ini kan pedagang, kalau saya pinjam uang, uang itu jadi produktif, nah proyek itu yang bayar utang itu. Apa masalahnya?" kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Desy Setyowati
10 Juli 2017, 19:00
Rupiah
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menekankan, tidak salah menambah utang selama untuk kegiatan produktif. Indonesia membutuhkan utang dan investasi swasta lantaran kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk berinvestasi terbatas.

"Saya ini kan pedagang, kalau saya pinjam uang, uang itu jadi produktif, nah proyek itu yang bayar utang itu. Apa masalahnya?" ujar dia usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7). 

Pada 2016, utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.466,96 triliun atau 27,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Per April lalu, utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.667,41 triliun. Dengan rincian, Rp 2.014,03 triliun dalam rupiah dan Rp 766,58 triliun dalam valas.

Luhut menjelaskan, sekalipun jumlah utang valas cukup besar, namun terimbangi dengan investasi asing yang besar pula. Tiongkok, misalnya, sudah mulai berinvestasi di Indonesia senilai US$ 10 miliar melalui pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Mulai kemarin, Indonesia telah memproduksi nikel ore sampai jadi stainles steel di Morowali. Smelter Investasi hampir US$10 miliar, tapi tidak pakai ribut-ribut langsung kami kerjakan. Ada 30 ribu tenaga kerjanya nanti, asingnya mungkin nanti ada beberapa ratus atau seribu orang," tutur dia. (Baca juga: Pemerintah Incar Investasi Rp 67 Triliun dari Uni Emirat Arab)

Ia pun menyebut adanya investor asal Tiongkok yang berencana untuk berinvestasi senilai US$ 25 miliar. "Dia (Cina) mau investasi US$ 25 miliar, B to B (business to business), bukan G to G (government to government). Dia cari partner (mitra) Indonesia, kami partner-kan, misalnya dengan private placement. Merekalah yang main, masalahnya di mana?" ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagramnya mengungkapkan bahwa porsi utang Indonesia masih di bawah 30 persen dari PDB. Angka ini masih di batas yang aman.

"Saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah 30 persen dan defisit APBN pada kisaran 2,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya," kata dia.

Meski defisit anggaran yang diajukan pemerintah dalam RAPBN-P 2017 mencapai 2,92 persen dari PDB, namun pemerintah memperkirakan realisasinya hanya 2,67 persen di akhir tahun. Sebab selama ini realisasi belanja negara tak sampai 100 persen, hanya sekitar 96-97 persen. (Baca juga: Defisit Anggaran Hampir 3%, Pemerintah Tambah Surat Utang)

Menurut Sri Mulyani, kenaikan defisit juga dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,2 persen tahun ini. Maka dari itu, stimulus dari sisi fiskal sangat dibutuhkan guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Namun, ia menekankan, pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sejumlah besar anggaran digelontorkan untuk membangun infrastruktur. "Ini merupakan upaya pemerintahannya untuk mengejar ketinggalan pembangunan," ujar dia.

Video Pilihan

Artikel Terkait