Tak Seoptimistis Pemerintah, DPR Sepakati Ekonomi 2018 Tumbuh 5,2-5,6%
Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi makro untuk Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berkisar 5,2-5,6 persen atau di bawah usulan pemerintah yang sebesar 5,4-6,1 persen.
Ketua Komisi Keuangan Melchias Markus Mekeng mengatakan, sebanyak lima fraksi sepakat pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen. Fraksi yang dimaksud yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sisanya, mengusulkan target pertumbuhan ekonomi mengikuti proyeksi Bank Indonesia (BI) yaitu 5,1-5,5 persen, dan satu fraksi yakni Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) tidak memberikan pendapat lantaran tak hadir. "Suara mayoritas sepakat target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen untuk 2018," kata Melchias saat Rapat Kerja dengan Pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6).
Sejak awal pembahasan asumsi makro, anggota DPR memang sudah banyak yang menyuarakan keraguannya tentang target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Alasannya, target yang diusulkan yakni 5,4-6,1 persen dianggap terlalu tinggi. Kebanyakan anggota berpendapat proyeksi BI yang sebesar 5,1-5,5 persen lebih realistis. (Baca juga: DPR Kritisi Asumsi Makro 2018, Pertumbuhan Ekonomi Terlalu Tinggi)
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menjelaskan, pihaknya membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dunia dan domestik. Menurut dia, ekonomi global menunjukkan tanda-tanda perbaikan, terutama ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.
Seiring perbaikan ekonomi global, BI meramalkan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi andalan ekspor Indonesia bakal semakin menanjak. Tahun depan, ia memperkirakan harga komoditas bisa tumbuh 15 persen. Namun, ada tantangan dari sisi domestik. BI menyebut ada risiko inflasi yang bisa menekan konsumsi rumah tangga.
