Tak Seoptimistis Pemerintah, DPR Sepakati Ekonomi 2018 Tumbuh 5,2-5,6%

Target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang sebesar 5,4-6,1 persen dinilai terlalu optimistis.
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
13 Juni 2017, 22:05
Sri Mulyani BI
ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membahas kerangka ekonomi makro dan RAPBN 2018 dengan Badan Anggaran DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi makro untuk Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berkisar 5,2-5,6 persen atau di bawah usulan pemerintah yang sebesar 5,4-6,1 persen.

Ketua Komisi Keuangan Melchias Markus Mekeng mengatakan, sebanyak lima fraksi sepakat pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen. Fraksi yang dimaksud yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sisanya, mengusulkan target pertumbuhan ekonomi mengikuti proyeksi Bank Indonesia (BI) yaitu 5,1-5,5 persen, dan satu fraksi yakni Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) tidak memberikan pendapat lantaran tak hadir. "Suara mayoritas sepakat target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen untuk 2018," kata Melchias saat Rapat Kerja dengan Pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6).

Sejak awal pembahasan asumsi makro, anggota DPR memang sudah banyak yang menyuarakan keraguannya tentang target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Alasannya, target yang diusulkan yakni 5,4-6,1 persen dianggap terlalu tinggi. Kebanyakan anggota berpendapat proyeksi BI yang sebesar 5,1-5,5 persen lebih realistis. (Baca juga: DPR Kritisi Asumsi Makro 2018, Pertumbuhan Ekonomi Terlalu Tinggi)

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menjelaskan, pihaknya membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dunia dan domestik. Menurut dia, ekonomi global menunjukkan tanda-tanda perbaikan, terutama ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

Seiring perbaikan ekonomi global, BI meramalkan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi andalan ekspor Indonesia bakal semakin menanjak. Tahun depan, ia memperkirakan harga komoditas bisa tumbuh 15 persen. Namun, ada tantangan dari sisi domestik. BI menyebut ada risiko inflasi yang bisa menekan konsumsi rumah tangga.

Atas dasar itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi versi BI tak seoptimistis pemerintah. "Maka kami melihat bahwa (pertumbuhan ekonomi 2018) 5,1-5,5 persen mungkin ada di kisaran 5,29 persen," kata Agus.

Menurut dia, faktor risiko inflasi bersumber dari penyesuaian harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) seperti Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah menargetkan inflasi tahun depan sebesar 2,5-4,5 persen. (Baca juga: Indeks Keyakinan Konsumen Rekor Tertinggi, Konsumsi Akan Menguat)

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bila batas bawah target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,1 persen sesuai proyeksi BI maka tidak memberi daya dorong bagi pemerintah. Sebab, pada tahun ini saja pertumbuhan ekonomi diproyeksi tumbuh 5,1 persen. "Kami anggap sinyal di bawah 5,1 persen itu tidak ada progres (dibanding 2017)," ucapnya.

Begitu juga dengan batas atas 5,5 persen. Dia mengakui, batas atas yang diusulkan pemerintah yaitu 6,1 persen terlalu optimistis bila melihat kondisi sumber pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini. Namun, ia yakin batas atas pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,6 persen atau 5,7 persen. 

Dengan mempertimbangkan pendapat BI dan pemerintah inilah maka Komisi Keuangan melakukan kajian hingga akhirnya menyepakati pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen – 5,6 persen. Selain menyepakati target pertumbuhan ekonomi, Komisi Keuangan juga menyepakati target inflasi yaitu 2,5-4,5 persen sesuai usulan pemerintah.

Disepakati pula bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 4,8-5,6 persen. Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp 13.300 - Rp13.500 per dolar AS, berubah dari usulan pemerintah Rp 13.400-Rp 13.700 per dolar AS.

Video Pilihan

Artikel Terkait