Keterbukaan Data Bank Picu Dana Hengkang ke Properti dan Emas
Kewajiban perbankan menyetor data nasabah ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berisiko memicu perpindahan dana nasabah dari bank ke aset nonkeuangan seperti properti dan emas. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, risiko tersebut merujuk pada pengalaman Singapura.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi untuk keperluan perpajakan, memang hanya lembaga keuangan yang diwajibkan untuk melaporkan data nasabah secara otomatis kepada Ditjen Pajak. Di sisi lain, lembaga nonkeuangan tidak memiliki kewajiban serupa. Data kepemilikan properti, emas, dan aset nonkeuangan lainnya hanya bisa dibuka dengan seizin otoritas terkait.
"Perppu itu enggak bisa membuka data properti. Lalu bisa juga (harta) diatasnamakan orang lain. Makanya sudah jadi tren dialihkan ke nonkeuangan," kata dia dalam diskusi bertajuk Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dalam Perspektif Kerahasiaan Bank di Capital Place, Jakarta, Jumat (26/5). (Baca juga: (Baca juga: Rekening di Atas Rp 500 Juta di Bank Otomatis Dilaporkan ke Pajak)
Di Indonesia, ia memperkirakan, dana nasabah bukan hanya berisiko beralih ke aset nonkeuangan, tapi juga ke lembaga jasa keuangan ilegal yang luput dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka itu, ia menilai perlunya upaya dari pemerintah untuk memperjelas aturan dan mencari cara untuk meminimalisir upaya penghindaran pajak melalui pengalihan dana ke sektor nonkeuangan.
Adapun, keterbukaan data keuangan bukan hal baru lantaran negara lain juga sudah banyak yang menerapkan aturan serupa. Menurut Prastowo, hampir seluruh negara yang tergabung dalam organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) sudah menerapkan aturan tersebut.
Aturan tersebut juga tak terhindarkan lantaran negara-negara anggota OECD, termasuk Indonesia, juga berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) terkait pajak. Dengan komitmen tersebut, negara-negara bakal saling menyampaikan data nasabah asing ke otoritas pajak di negara asalnya.
