Darmin: Butuh Perbaikan SDM Agar Keuangan Kementerian WTP

Dari 13 kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menko Darmin, tersisa satu kementerian yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Desy Setyowati
26 Mei 2017, 14:52
Darmin Nasution
Arief Kamaludin|KATADATA

Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh kementerian dan lembaga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017. Untuk mencapai target tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berpendapat perlu adanya perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM).

Darmin menjelaskan, SDM perlu diperbaiki lantaran basis akuntansi yang digunakan untuk pencatatan laporan keuangan berubah dari berbasis kas menjadi akrual. Sementara itu, belum semua kementerian dan lembaga memahaminya. "Akrual itu berbeda dengan cash basis. Itu sebab kami harus sempurnakan SDM," ujar dia usai menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2016 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Jumat (26/5).

Ke depan, ia pun berharap, pencatatan laporan keuangan bisa semakin mudah namun tetap mengendepankan transparansi dan akuntabilitas. Selain perbaikan SDM, Darmin mengungkapkan, hal lain yang perlu diperbaiki adalah sistem informasi dan ketaatan dari pemegang keuangan negara. (Baca juga: Pengelolaan Aset Kemenhub Belum Memadai, BPK tetap Ganjar Opini WTP)

Saat ini, dari 13 kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Darmin, sebanyak 12 di antaranya mengantongi opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2016. Hanya tersisa satu kementerian yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). 

Meski laporan keuangan WDP, Darmin mengatakan, bukan berarti terjadi pelanggaran di kementerian LHK.  "Bisa saja sebenarnya sesuatu yang direncanakan kemudian pelaksanaannya tidak bisa menjelaskan secara tertib apa yang dilaksanakan. Bisa saja tidak ada yang salah, ada yang salah," kata dia. (Baca juga: Laporan Keuangan Bermasalah, KKP Siap Diperiksa Khusus BPK)

 

Di sisi lain, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan, secara keseluruhan, terdapat 14 temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 yang perlu ditindak lanjuti oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Temuan tersebut mencakup dua aspek, yakni sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (Baca juga: Pertama Dalam 12 Tahun, Keuangan Pemerintah Pusat Raih Opini Wajar)

Secara rinci, ia menjabarkan, terdapat 10 temuan pada sistem pengendalian internal. Pertama, BPK menyoroti sistem informasi penyusunan LKPP tahun 2016 yang belum terintegrasi. Kedua, pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang belum memadai. Ketiga, penetapan tarif pajak penghasilan (PPh Migas) yang tidak konsisten. Keempat, kelemahan sistem pengendalian internal piutang perpajakan. Kelima, pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak yang belum memadai.

Keenam, berkenaan dengan pencatatan persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud yang belum tertib. Ketujuh, pengendalian atas pengelolaan program subsidi yang kurang memadai. Kedelapan, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api yang belum jelas. 

Kesembilan, pengendalian dana alokasi khusus fisik bidang sarana prasarana penunjang yang belum memadai. Kesepuluh, kebijakan pelaksanaan tindakan khusus aset dana jaminan sosial (DJS) kesehatan bernilai negatif yang belum jelas.

Di luar itu, BPK mencatat adanya 4 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pertama, terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang Bukan Pajak pada 46 kementerian dan lembaga belum sesuai ketentuan. Kedua, pengembalian pajak tahun 2016 senilai Rp 1,15 triliun tidak memperhitungkan piutang pajaknya senilai Rp 879,02 miliar.

Ketiga, berkaitan dengan pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa senilai Rp 2,85 triliun pada 16 kementerian dan lembaga tidak sesuai ketentuan. Keempat, penganggaran pelaksanaan belanja senilai Rp 11,41 triliun tidak sesuai ketentuan dan penatausahaan utang senilai Rp 4,92 triliun.

Video Pilihan

Artikel Terkait