Utang Pemerintah Bertambah Rp 138,6 Triliun Sepanjang Kuartal I

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, rasio utang bakal dijaga di level 27-29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tahun ini. Tahun lalu, rasionya sudah mencapai 28,3 persen.
Desy Setyowati
25 April 2017, 14:28
Dolar Amerika Serikat
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah hingga Maret 2017 mencapai Rp 3.649,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 138,6 triliun dari akhir tahun lalu.

DJPPR merinci, mayoritas utang tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.912,8 triliun atau 79,8 persen. Sebagian besar utang SBN dalam rupiah. Selebihnya, utang berasal dari pinjaman senilai Rp 736,9 triliun atau 20,2 persen. Pinjaman terbanyak berasal dari luar negeri yaitu multilateral Rp 370,8 triliun; bilateral Rp 315,7 triliun; komersial Rp 44,3 triliun; dan, supplier Rp 750 miliar.

“Kenaikan utang sebesar Rp 138,6 triliun yang berasal dari kenaikan SBN Rp 132,2 triliun dan pinjaman Rp 6,4 triliun,” demikian penjelasan dalam situs DJPPR Kementerian Keuangan terkait posisi utang pemerintah per Maret 2017, Selasa (25/04). (Baca juga: Pertumbuhan Utang Luar Negeri Pemerintah Melambat)

Adapun sepanjang Maret, utang pemerintah pusat neto naik Rp 60,63 triliun. Paling banyak berupa SBN Rp 64,04 triliun, sedangkan pinjaman neto berkurang Rp 3,41 triliun. Di sisi lain, penerbitan SBN bruto mencapai Rp 116,3 triliun, termasuk penerbitan Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai Rp 40 triliun akhir Maret lalu. Sedangkan penarikan pinjaman bruto sebesar Rp 2,23 triliun.

Sejauh ini, pemerintah memang sudah dua kali menerbitkan SBN berdenominasi valuta asing (valas) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain SBSN senilai Rp 40 triliun, pemerintah juga menerbitkan SBN berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 47 triliun akhir tahun lalu. Penerbitan SBN tersebut bertujuan untuk pembiayaan awal (prefunding) belanja negara.

Dari segi risiko tingkat bunga, DJPPR memaparkan, rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) sebesar 12 persen pada triwulan I 2017. Khusus sepanjang Maret, rasionya turun menjadi 11,5 persen. Sedangkan risiko dari segi nilai tukar terpantau terjaga lantaran rasio utang valas terhadap total utang tetap sebesar 42 persen. (Baca juga: Sri Mulyani: Subsidi Energi Tahun Ini Berpotensi Membengkak)

 

Di sisi lain, risiko utang jatuh tempo membaik tercermin dari besaran utang jatuh tempo dalam lima tahun yang turun dari 36,9 persen menjadi besar 36,6 persen dari outstanding. Adapun, pembayaran kewajiban utang pada Maret 2017 mencapai Rp 84,1 triliun, terdiri dari pokok utang sebesar Rp 51,4 triliun dan bunga utang Rp 32,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan bahwa rasio utang bakal dijaga di level 27-29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tahun ini. Mengacu pada data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), rasio utang Indonesia per akhir Desember tahun lalu sebesar 28,3 persen dari PDB yang sebesar Rp12.407 triliun. (Baca juga: Sri Mulyani Tantang Debat Mahasiswa Penolak Utang Tapi Prosubsidi)

Video Pilihan

Artikel Terkait