Sri Mulyani Tantang Debat Mahasiswa Penolak Utang Tapi Prosubsidi

Desy Setyowati
17 April 2017, 13:43
Sri Mulyani
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan alasan beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negeri (STAN) berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan utang negara. Ia pun menantang mahasiswa yang dimaksud untuk berdebat dengannya.

“Salah satu yang memicu saya ingin hadir di STAN, karena saya mendengar mahasiswa STAN diminta untuk berdemo mengenai subsidi. Saya tanya, itu mahasiswa yang berdemo pernah konsultasi ke saya enggak? Saya ingin berdebat dengan Anda,” kata dia di awal kuliah Umum bertajuk Pengelolaan Keuangan Negara di STAN, Tangerang, Senin (17/4). “Bukan style saya untuk me-refresh Anda, tapi saya menantang Anda,” ujarnya.

Advertisement

Ia menyatakan tidak melarang generasi muda untuk mengekspresikan diri dengan menyampaikan pemikirannya. Namun, ia meminta mahasiswa STAN mematangkan kemampuan teknokrasinya, sehingga tidak menyikapi kebijakan pemerintah hanya dengan perasaan. Apalagi, negara sudah berinvestasi melalui STAN.

“Kewajiban Anda mengembalikan investasi itu dalam bentuk komitmen dan loyalitas yang penuh,” kata Sri Mulyani. (Baca juga: Darmin dan Menteri ESDM Akan Hitung Peluang Kenaikan Harga BBM)

Ia pun menjelaskan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjalankan kebijakan subsidi langsung bukan subsidi komoditas. Sebab, masyarakat yang menikmati subsidi energi selama ini adalah masyarakat yang konsumsi energinya besar. Artinya, penikmat utama subsidi energi adalah masyarakat berpendapatan besar. Sementara itu, penduduk termiskin tidak menikmati subsidi tersebut. 

“Kalau saya kasih subsidi BBM, ‘Bu saya kan enggak punya motor, saya naik ojek’,” kata dia. “Jadi (bila menjalankan subsidi komoditas) Anda memberi sesuatu dengan mudah dan bodoh. (Masyarakat yang berpendapatan besar) menikmati subsidi melalui rumahnya, listriknya, banyak banget,” ucap Sri Mulyani.

Maka itu, ia pun menekankan, anggaran pemerintah juga difokuskan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan daerah melalui pembangunan infrastruktur. Dalam catatannya, ada 10,7 persen penduduk Indonesia yang tergolong sangat miskin dan penyebarannya merata di seluruh Indonesia. Namun, konsentrasi terbesar berada di Papua. Sebanyak 22 persen dari total penduduk Papua masuk kategori sangat miskin.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement